REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS – Kepala Badan Kontra-terorisme PBB Vladimir Voronkov mendesak sejumlah negara untuk memulangkan 27 ribu anak yang terdampar di sebuah kamp besar di timur laut Suriah. Mayoritas dari mereka adalah putra dan putri pejuang ISIL (ISIS) yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.
Voronkov mengatakan dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB pada Jumat (28/1), situasi mengerikan yang terjadi pada anak-anak di Kamp al-Hol adalah salah satu masalah paling mendesak di dunia saat ini.
Sebanyak 27 ribu anak-anak itu terlantar dan rentan disiksa oleh aparat ISIS. Mereka juga berisiko mengalami radikalisasi di dalam kamp. Menurut badan kemanusiaan PBB, al-Hol yang menjadi kamp pengungsi terbesar saat ini menampung hampir 62 ribu penduduk. Lebih dari 80 persen adalah wanita dan anak-anak. Banyak dari mereka yang melarikan diri setelah pejuang ISIS kehilangan benteng terakhir di Suriah pada 2019.
Voronkov menyebut anak-anak dari 60 negara di kamp menjadi tanggung jawab negara anggotanya, bukan Suriah atau kelompok yang mengendalikan kamp. Saat ini, para pejuang Kurdi menjaga al-Hol dan kamp lainnya, serta ribuan pejuang ISIL.
Dia menambahkan sejumlah negara termasuk Rusia dan Kazakhstan mengadakan pertemuan virtual. Mereka secara kolektif telah memulangkan hampir 1.000 anak. Voronkov menekankan anak-anak tidak boleh ditahan atau diadili.
Dikutip Aljazirah pada Sabtu (30/1), sejarah telah menunjukkan anak-anak itu tangguh dan dapat pulih dari pengalaman kekerasan jika mereka didukung untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas. “Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan anak-anak diizinkan berbaur kembali dengan anggota keluarga dalam komunitas mereka,” ujar dia.
Perwakilan Khusus PBB untuk Anak-Anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba mengatakan kepada dewan keamanan bahwa anak-anak yang terdaftar dan terkait dengan kelompok bersenjata adalah anak-anak yang terombang-ambing oleh konflik.
“Anak-anak itu terkena trauma dan stigmatisasi lebih lanjut dan berisiko karena kedekatan mereka dengan anggota kelompok teroris,” kata Gamba. Anak-anak memiliki hak atas kewarganegaraan dan identitas.
Pemulangan anak asing harus diprioritaskan. Mereka harus dibantu dalam reintegrasi, mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.
“Mereka harus hidup di lingkungan yang aman sehingga mereka dapat membangun masa depan yang jauh dari kekerasan. Mereka berhak mendapatkan kesempatan hidup, seperti anak lainnya,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika