REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya memperbaiki rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni (rutilahu). Tahun ini, ditargetkan ada sekitar 31.500 unit rutilahu yang bisa dibenahi.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Boy Iman Nugraha, sasaran rutilahu yang akan dibenahi ini tersebar di 27 kabupaten/kota. Untuk perbaikan rutilahu tahun ini, kata dia, dialokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 560 miliar.
Ia mengatakan, ada sejumlah persyaratan bagi calon penerima-calon lokasi (CPCL) bantuan perbaikan rutilahu ini. “Syarat CPCL, antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), luas ruang yang mencukupi,” kata dia, Kamis (11/2).
Boy menjelaskan, keluarga calon penerima manfaat bantuan perbaikan rutilahu ini nantinya diusulkan desa atau kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Menurut dia, usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, lalu dimasukkan dalam daftar di Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar dan Pemerintah Pusat).
Menurut Boy, setiap keluarga penerima manfaat program rutilahu ini akan mendapat bantuan senilai Rp 17,5 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk fisik material bangunan, senilai Rp 16,5 juta. Sisa bantuan ditujukan untuk upah tenaga kerja dan administrasi.
Dengan pelaksanaan program rutilahu ini, Boy mengatakan, diharapkan juga dapat menjadi stimulus untuk memulihkan kondisi perekonomian. Ia mencontohkan, untuk perbaikan satu unit rutilahu, dibutukan sekitar tiga-empat pekerja. Dikalikan 31.5000 unit rutilahu sasaran, maka bisa diserap sekitar 125 ribu tenaga kerja.
“Dalam masa pandemi ini, pesan utama Gubernur Jabar (Ridwan Kamil), perbaikan rutilahu harus dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi lokal dengan cara menggunakan tenaga kerja setempat. Termasuk bahan baku yang digunakan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika