REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro DIY. Posko berada di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
Pengecekan itu menindaklanjuti instruksi Mendagri Nomor 3/2021 tentang PPKM dan pembentukan posko penanganan covid-19 tingkat desa dan kelurahan. Posko organisasi PPKM Mikro di Kalurahan Maguwoharjo jadi salah satu posko yang dibentuk di Sleman.
Posko menaungi 20 padukuhan mengemban empat fungsi mulai pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Melibatkan elemen-elemen seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga pendamping, tenaga kesehatan dan kader.
Hadi menilai, posko terpadu di Maguwoharjo sistemnya sudah lancar dan baik terkait pelaksanaan 3T. Mulai dari tracing, jika didapatkan kontak erat dilakukan isolasi secara terpadu atau isolasi mandiri, dan dukungan logistik berjalan cukup lancar.
"Data yang disampaikan di Desa Maguwoharjo dari 206 RT yang masuk zona kuning ada 15 RT dan tidak ada zona merahnya. Kita semua optimistis semua RT akan masuk zona hijau bila melaksanakan tugas bersama seperti saat ini," kata Hadi, Jumat (19/2).
Senada, Listyo melihat, dari data yang ada memang pelaksanaan PPKM Mikro berjalan sangat baik dan hasil yang cukup signifikan. Artinya, dia menerangkan, sudah muncul perkembangan yaitu terjadinya banyak penurunan dari zona merah menjadi zona kuning.
Dari uji sampel di Kalurahan Maguwoharjo saja, ia berpendapat, PPKM Mikro yang ada di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Mulai dari aspek sumber daya manusianya, aspek logistiknya sampai aspek kelengkapan posko yang disebut sudah cukup lengkap.
"Berharap ini terus dilanjutkan dan bagaimana kesadaran kita manakala terlihat atau merasa gejala-gejala covid maka diwajibkan kepada warga untuk segera melapor untuk segera dilaksanakan tracing kepada siapa saja yang kontak erat," ujar Listyo.
Lurah Maguwoharjo, Imindi Kasmiyanto menjelaskan, kemunculan kasus covid-19 di sana terjadi pada Juli 2020 dengan riwayat perjalanan dari Belanda. Zonasi sebelum PPKM terdapat sembilan padukuhan untuk zona kuning dan 11 padukuhan untuk zona hijau.
Jumlah kasus yang terjadi selama pandemi per 18 Februari 2021 sebanyak 458 dengan jumlah kesembuhan 417, dalam perawatan sebanyak 28 dan meninggal sebanyak 13 orang. Kebijakan yang ditetapkan dalam PPKM mikro ini yakni melakukan edukasi masyarakat.
Dengan sasaran tempat-tempat berpotensi kerumunan baik dengan persuasif melibatkan aparat keamanan tingkat padukuhan dan Satlinmas Kalurahan. Kemudian, menyediakan anggaran APBKaI untuk ketersediaan logistik bagi warga yang isolasi mandiri.
Babinsa, Babinkamtibmas dan kader-kader mengambil peran melakukan pelacakan dan pemantauan kontak erat dan melaporkan kepada petugas surveilan di puskesmas. Lalu, meminta kontak erat untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas.
"Puskesmas nantinya mengumpulkan dan menganalisa data pelacakan dan pemantauan yang dilakukan tracer dan mengoordinir seluruh pelacakan kontak, di samping kegiatan pemeriksaan bagi kontak erat dengan menggunakan RDT," kata Imindi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika