REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai guru honorer apalagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak perlu dites untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hal ini tidak menyalahi Undang-Undang karena sebelum menjadi guru honorer pun mereka sudah dites.

"Saya lebih cenderung kepada memang seharusnya tidak tes. Karena mereka sudah menjalani tes sebelumnya di daerah-daerah untuk menjadi guru meskipun hanya status honorer. Jadi sebenarnya tidak melanggar Undang-undang karena mereka sudah melalui tes," kata Himmatul, dalam rapat bersama pakar secara virtual, Selasa (9/3).

Guru-guru honorer yang sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena keterbatasan usia, harus diakomodir untuk menjadi ASN. Merekalah yang harus segera diselesaikan dan dipastikan statusnya.

"Jalur mereka adalah jalur tanpa tes harusnya kebijakannya. Karena mereka sudah dites," kata dia lagi.

Bagi calon-calon guru baru, kata Himmatul mungkin bisa dilakukan tes seleksi untuk menjadi ASN. Namun, pemerintah harus menyelesaikan pengelolaan sistem guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes karena terkendala usia.

"Kalau untuk yang harus tes ini menurut saya mereka sudah melebihi, sudah over test, tes di daerah, sudah menjadi guru berpuluh-puluh tahun, dan usia tidak mencukupi lagi," kata dia menambahkan.

Pengelolaan guru honorer di Indonesia harus segera diselesaikan dengan mengutamakan mereka yang terbatas usia. Pemerintah dan sekolah ke depannya tidak boleh lagi menerima guru honorer. Himmatul berpendapat, jika guru honorer baru diterima terus menerus, mereka tidak akan mendapatkan kesejahteraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika