REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menolak rencana impor beras yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi.
Ketua DPP IMM Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Zaki Nugraha mengatakan, pemerintah seharusnya mengoptimalisasikan produktivitas sektor pertanian khususnya di bidang pangan sehingga para petani dapat berdikari.
"Fakta empiris di lapangan menunjukan bahwa petani pangan pokok dalam negeri memiliki pendapatan yang rendah, sehingga membutuhkan kebijakan penunjang untuk menyejahterakan mereka," kata Zaki melalui pesan tertulis kepada Republika, Senin (22/3).
Ia mengatakan, daya saing produksi masih rendah. Selain itu harga, ketersediaan, kontinuitas, kualitas dan biaya transaksi merupakan permasalahan fundamental yang masih dialami petani sampai saat ini.
Menurutnya, kebijakan impor ini akan berpengaruh pada perubahan harga beras. Kemudian akan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. DPP IMM Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan mengingatkan bahwa harga beras menjadi lokomotif bagi pergerakan harga barang dan jasa lainnya.
"Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat," ujarnya.
Sekretaris DPP IMM Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Affandi Affan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait rencana impor beras. DPP IMM mendesak pemerintah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, mendesak Kementerian Perdagangan untuk membatalkan rencana MoU impor beras dengan Thailand. Kedua, mendorong Kementerian Pertanian untuk menciptakan petani dari kalangan muda baik milenial maupun Gen Z.
"Ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo agar konsisten dengan pernyataannya soal benci produk Impor. Keempat, mendesak pemerintah Republik Indonesia agar meninjau kembali proyek prioritas negara yang menghilangkan lahan pertanian khususnya sawah produktif," kata Affandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika