REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pejabat tinggi PBB kembali menyatakan keprihatinannya atas kebuntuan politik di Somalia.
"Kebuntuan politik yang berlarut-larut membawa risiko signifikan bagi stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat Somalia," kata Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam sebuah pernyataan.
Negara Tanduk Afrika itu mengalami kebuntuan politik setelah pemilihan presiden dan parlemen ditunda. Para tokoh politik memiliki pandangan yang berbeda soal proses pemilu, sementara mandat konstitusional Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed telah berakhir pada 8 Februari.
Guterres pun mendesak pejabat pemerintah federal Somalia untuk segera mencapai konsensus soal pemilu. Dia juga meminta para pemimpin Somalia untuk menyelenggarakan pemilu tanpa penundaan lebih lanjut.