Senin 29 Mar 2021 18:34 WIB

Bio Farma: Impor Bahan Baku Lebih Efisien dari Vaksin Jadi

Harga impor vaksin jadi sebesar 17 dolar AS per dosis.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir (kanan) berbincang dengan Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto (kiri) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021). Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas terkait kesiapan dan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin COVID-19.
Foto: ANTARA /Aprillio Akbar
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir (kanan) berbincang dengan Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto (kiri) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021). Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas terkait kesiapan dan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan importasi bahan baku dari Sinovac lebih efisien dari sisi harga ketimbang importasi vaksin jadi dari produsen asal China tersebut. Hal ini disampaikan Honesti saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/3).

Honesti memaparkan harga impor vaksin jadi sebesar 17 dolar AS per dosis. Bio Farma melakukan negosiasi dan mendapat pemberian ratusan ribu vaksin gratis. Dengan demikian, harga satuan per dosis vaksin bisa ditekan di angka 13,3 dolar AS.

Baca Juga

 "Saat impor bahan baku, harganya 10,9 dolar AS, jadi ada perbedaan sekitar hampir 3 dolar AS per dosis," ujar Honesti.

Honesti menilai importasi bahan baku lebih menguntungkan bagi Indonesia lantaran menciptakan faktor efisiensi dan transfer teknologi. Honesti menyampaikan harga tersebut sudah termasuk kemasan dan transportasi.

Setibanya di Indonesia, Honesti mengatakan, Bio Farma menjual vaksin atau bahan baku vaksin kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) namun enggan mengungkapkan margin dari harga awal.

"Biasanya margin pada setiap penugasan pemerintah kepada BUMN berkisar di angka lima persen hingga sepuluh persen," kata Honesti.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement