Selasa 30 Mar 2021 17:10 WIB

Soal Mudik, DIY: Harus Ada Filter di Daerah Asal

BPBD memperkirakan masih sulit mengendalikan mobilitas masyarakat di masa mudik.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yudha Manggala P Putra
Penumpang berjalan di lorong terminal Giwangan, DI Yogyakarta, Selasa (28/4/2020). Aktivitas penumpang bus di Terminal Giwangan Yogyakarta pada awal bulan Ramadhan terpantau sepi, setelah berlakunya kebijakan larangan mudik dari pemerintah.
Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Penumpang berjalan di lorong terminal Giwangan, DI Yogyakarta, Selasa (28/4/2020). Aktivitas penumpang bus di Terminal Giwangan Yogyakarta pada awal bulan Ramadhan terpantau sepi, setelah berlakunya kebijakan larangan mudik dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut, harus ada filter di daerah asal terkait mudik di Idul Fitri 2021. Hal ini akan mengurangi mobilitas dan meminimalisasi kerumunan masyarakat di daerah tujuan.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, dengan adanya filter ini juga dapat memperkecil penularan Covid-19 di tempat tujuan. Walaupun begitu, katanya, masih sulit untuk mengendalikan mobilitas masyarakat terutama di masa mudik nanti.

"Ketika sudah keluar maka akan sulit, apalagi ketika sudah sampai pada warga. Kuncinya saya kira di daerah asalnya, di hilirnya. Sehingga akan memperkecil penularan di desa tujuan," kata Biwara.

Untuk itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Termasuk warga masyarakat yang juga diminta untuk melakukan pengawasan di tingkat kelurahan hingga RT/RW.

Biwara menuturkan, klaster penyebaran Covid-19 di berbagai daerah berasal dari aktivitas-aktivitas masyarakat. Mulai dari takziah, arisan hingga hajatan.

"Ini mengubah adaptasi kan tidak mudah, ketika orang berkumpul itu kemudian lupa. Secara tidak sadar dia kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Lama tidak bertemu, kemudian di hajatan ketemu, itu menjadi lepas kontrol," ujarnya.

Sehingga, peran masyarakat dalam pemantauan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting. Terlebih, kata Biwara, akan banyak aktivitas masyarakat menjelang Ramadhan.

"Itu yang perlu dicermati betul, sebenarnya zonasi itu kan tingkat RT. Kalau aktivitas antar RT misal hajatan, yang datang kan tidak hanya RT itu, artinya kita perlu kehati-hatian," jelas Biwara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement