REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menyarankan pemerintah menugaskan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Toto menilai ITDC yang saat ini mengelola Nusa Dua, Bali, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, NTB, memiliki spesialisasi melakukan pengelolaan kawasan wisata.
"Saat ini, mereka sedang membangun KEK Mandalika dengan harapan segera bisa menggelar sirkuit MotoGP di semester I 2022," ujar Toto saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (11/4).
Selain itu, lanjut Toto, ITDC juga terlibat dalam proyek pengelolaan kawasan wisata di Labuan Bajo. Karena itu, kata Toto, ITDC memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola kawasan wisata.
Toto menyebut ITDC memiliki pengalaman, kompetensi bisnis, dan keahlian yang lebih unggul dalam mengelola kawasan wisata ketimbang BUMN lain yang ada di klaster BUMN pariwisata seperti Hotel Indonesia Group maupun Taman Wisata Candi. Toto menyebut penugasan pengelolaan TMII oleh BUMN lebih tepat daripada dikelola kepada BUMD DKI Jakarta.
Dari sisi kompetensi, BUMD DKI mungkin memenuhi syarat, tetapi dari sisi kelembagaan agak rumit lantaran BUMD ini juga dimiliki oleh investor swasta. "Sementara pengelolaan TMII setelah dilimpahkan ke negara agak sensitif mengingat sejarah panjangnya sehingga apabila diserahkan kepada BUMN seperti ITDC diharapkan akan lebih lembut proses peralihannya," ucap Toto.
Kendati demikian, Toto menyebut proses pengelolaan TMII juga menghadapi tantangan besar lantaran keharusan melakukan peremajaan fasilitas rekreasi yang sudah tua dan pengembangan segmen baru wisata dalam konteks atau tema menjaga keberagaman Indonesia. Sementara itu, ITDC belum dapat memberikan tanggapan mengenai gagasan mengelola TMII.
VP Corporate Secretary ITDC Miranti Rendranti menilai hal ini lantaran belum ada pembahasan terkait rencana pengelolaan TMII ke depan. "Belum ada pembicaraan apapun terkait hal itu," kata Miranti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika