Senin 19 Apr 2021 13:04 WIB

TNI Dukung Vaksin Nusantara, Asalkan....

Vaksin telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan BPOM.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono (kanan) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Lukman Maruf (kiri) memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait Vaksin Nusantara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). Kapuspen TNI menegaskan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI, namun TNI terus mendukung setiap pengembangan vaksin COVID-19 yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni keamanan, efikasi, dan kelayakan.
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono (kanan) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Lukman Maruf (kiri) memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait Vaksin Nusantara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). Kapuspen TNI menegaskan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI, namun TNI terus mendukung setiap pengembangan vaksin COVID-19 yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni keamanan, efikasi, dan kelayakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar (Mabes) TNI menegaskan memiliki pedoman dalam mendukung inovasi vaksin Nusantara ini. Dukungan dengan catatan vaksin telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad saat jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).

Baca Juga

Ia mengatakan pemenuhan persyaratan dari BPOM karena tiga kriteria penting vaksin yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Selain itu, kata Jenderal bintang dua ini, perlu pengurusan perizinan, serta kerja sama antara TNI dan berbagai pihak.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," kata dia.

TNI telah menyatakan vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto bukan merupakan program dari TNI."Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata dia.

Hadir dalam jumpa pers itu, antara lain, Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI Lukman Ma'ruf, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono dan Kapuskes TNI AL dan TNI AD.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement