REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua BUMN Klaster Pangan, PT RNI (Persero) berharap proses pembentukan holding BUMN pangan tuntas pada akhir kuartal III 2021 atau tepatnya pada September mendatang. RNI menyatakan hingga saat ini proses masih dalan tahap pembahasan lintas kementerian dan para anggota BUMN klaster pangan.
"Kita berharap holding pangan dapat dukungan supaya bisa terbentk maksimal di bulan September 2021," kata Direktur Utama RNI, Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Rabu (19/5).
Arief menjelaskan, saat ini proses pembahasan intens dilakukan antar Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kemendag, dan Kementan.
Ia pun sekaligus meminta dukungan para anggota DPR Komisi IV DPR agar keinginan pembentukan holding BUMN pangan segera terealisasi."Jadi lintas lembaga kita sudah komunikasikan kajian-kajian, termasuk mengenai pemerseroan Perum Perindo sudah jadi, serta proses-proses merger anggota BUMN klaster pangan," katanya menambahkan.
Diketahui, nantinya akan dilakukan merger antara PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani karena memiliki bisnis yang sama. Juga dilakukan merger sektor perikanan yakni PT Perinus dan PT Perindo yang saat ini masih menjadi Perum. Selanjutnya merger sektor logistik yakni PT BGR Logistics dan PT PPI. Adapun yang tidak melakukan merger yakni PT Garam dan PT RNI yang nantinya menjadi induk holding BUMN pangan.
Menurutnya, jika holding terbentuk maka entitas bisnis komoditas pangan akan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dimulai dari persiapan produksi, penyerap hasil produksi, pemrosesan, pergudangan, distribusi, hingga perdagangan yang menyentuh langsung konsumen.
Holding BUMN Pangan, menurut Arief, selain tentunya menjalankan penugasan pemerintah, juga akan mengedepankan bisnis komersial. Hal itu agar perusahaan bisa lebih tahan dan menjalankan bisnis secara optimal meski di saat tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kita kedepankan komersial sehingga ketika tidak ada penugasan perusahaan-perusahaan ini harus bisa berkembang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika