REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong berbagai koperasi di Indonesia khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) agar melakukan diversifikasi usaha. Ia meminta KSP tidak hanya fokus pada pengucuran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, namun diharapkan mulai merambah menjadi koperasi sektor produksi.
Hal ini diperlukan sebagai upaya pemerintah bersama pelaku koperasi meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dirinya mengatakan, koperasi yang mampu bergerak di sektor produksi justru bisa menjadi bantalan bagi perekonomian.
Teten meyakini inovasi bisnis dan digitalisasi yang dilakukan oleh koperasi produksi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PDB nasional. Presiden Jokowi menugaskan kepada Kemenkop supaya mampu mendorong kontribusi koperasi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 5,2 persen sampai 5,5 persen pada 2024.
Saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB belum sampai 5 persen. Guna memastikan target tersebut bisa tercapai maka jumlah koperasi yang bergerak di sektor produksi harus diperbanyak kuantitas ataupun kualitasnya.
"Ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana untuk mengembangkan model bisnis koperasi untuk mulai garap sektor produksi sehingga koperasi masuk mendukung pengadaan bahan baku industri manufaktur. Saat ini banyak negara cari keunggulan khasnya apa untuk dijadikan basis produksi," kata Teten Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (28/5).
Menkop juga berharap, koperasi yang sudah bergerak di sektor produktif dapat membentuk factory sharing atau rumah produksi bersama. Menurutnya cara ini diperlukan demi memastikan pasokan bahan baku terjaga, mendorong terciptanya efisiensi usaha, dan kemudahan mendapatkan izin edar.
Teten mengungkapkan, beberapa kasus yang sering terjadi pada koperasi yang bergerak di sektor produksi mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Sebab belum memiliki legalitas dan izin edar oleh pelaku usaha yang dinaunginya.
"Banyak koperasi yang sudah punya usaha seperti sektor pangan olahan tapi sulit dapat izin edar karena produksinya di dapur dengan skala terbatas dan teknologi pengolahannya yang sederhana. Nah kalau mereka melakukan factory sharing di rumah produksi bersama maka akan mudah dapat izin edar sehingga produknya bisa laris di pasar," jelas Menkop.
Teten juga meminta koperasi sekunder seperti Puskopcuina juga terus mengembangkan dukungannya demi mendorong terwujudnya ekosistem yang baik bagi pembentukan koperasi sektor produksi. Dia menilai potensi yang dimiliki oleh Puskopcuina sangat besr lantaran membawahi sampai 44 Credit Union (CU) di 18 provinsi dengan total aset mencapai Rp 7 triliun.
"Saya sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman di KSP yang asetnya sudah triliunan itu guna masuk ke sektor produktif. Mereka harus bisa create bisnis yang produktif sehingga bisa scaling up pelaku usaha yang selama ini mikro," ujar Teten.
Dirinya berpesan pula kepada pengurus KSP Puskopcuina guna melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha lainnya. Maka, spin off masuk ke sektor produksi menjadi pilihan.
Koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri serta dapat menciptakan lapangan kerja. Terlebih saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada produk pangan impor seperti garam, kedelai, jagung, beras, dan gula.
Apabila Puskopcuina bisa memperkuat usaha anggotanya untuk menggarap sektor strategis ini diyakini bisa meningkatkan bargaining power KSP. "Jadi intinya mindset enteprenuership dari koperasi ini mesti kita ubah. KSP Puskopcuina perlu melakukan transformasi bisnis. Saya ingin berterima kasih pada seluruh gerakan Credit Union yang selama pandemi ikut menyelamatkan ekonomi rakyat ini. Memang pemerintah nggak bisa sendiri untuk menghadapi pandemi sebab kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir," tutur dia.
Ketua Pengurus Puskopcuina Edi Vinsensius Petebang menambahkan, Puskopcuina merupakan Koperasi Credit Union (CU) sekunder terbesar di Indonesia dari sisi aset dan anggota saat ini. Puskopcuina mewakili 506.455 orang anggota individu dari 44 CU primer yang tersebar di 18 provinsi dengan kantor pelayanan tersebar di 23 provinsi mulai dari Nias, Sumatera Utara sampai dengan Merauke, Papua per 31 Desember 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika