REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas China memerintahkan App store menghapus aplikasi taksi daring Didi Chuxing. Penghapusan ini disebabkan adanya dugaan pengumpulan data pribadi secara ilegal.
Otoritas tersebut tidak menjelaskan secara terperinci bentuk pelanggaran aplikasi taksi daring terbesar di China itu. Badan Siber China (CAC) pada Ahad (4/7) telah memerintahkan perusahaan tersebut untuk memperbarui sistem perlindungan data pribadi konsumennya.
Didi didirikan di China pada 2012. Perusahaan itu saat ini telah memiliki pengguna aktif di daratan China itu mencapai 377 juta orang.
Pada 30 Juni lalu, Didi telah melakukan penawaran perdana saham kepada publik (IPO) di bursa saham Amerika Serikat. IPO tersebut yang terbesar bagi perusahaan China sejak Alibaba melakukan hal yang sama pada 2014.
Empat hari setelah Didi mulai berdagang di New York Stock Exchange, setelah mengumpulkan 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dalam penawaran umum perdana.
CAC kemudian menangguhkan sementara pelayanan Didi untuk meninjau sistem keamanan sibernya.
Juru bicara Didi dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi Weibo menyatakan akan mematuhi perintah tersebut. Para pengguna yang sudah memiliki aplikasi Didi di ponselnya masing-masing masih bisa mengoperasikannya secara normal, demikian manajemen Didi.
Dalam beberapa pekan yang lalu, otoritas China gencar melakukan penertiban beberapa perusahaan teknologi atas kekhawatiran berbagai pelanggaran.
China telah menekan raksasa teknologi dalam negerinya atas masalah antimonopoli dan keamanan data.
Masih berfungsi
Aplikasi Didi masih berfungsi di China untuk orang-orang yang sudah mengunduhnya. Aplikasi ini menawarkan lebih dari 20 juta perjalanan di China setiap hari.
Didi, yang menawarkan layanan di China dan lebih dari 15 pasar lainnya, mengumpulkan sejumlah besar data mobilitas real-time setiap hari. Ini menggunakan beberapa data untuk teknologi mengemudi otonom dan analisis lalu lintas.
Didi didirikan oleh Will Cheng pada 2012. Perusahaan tersebut sebelumnya telah tunduk pada pemeriksaan peraturan di China atas keselamatan dan lisensi operasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika