REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Jalur utama penghubung Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, tepatnya di Bundaran Waru, Surabaya ditutup total pada Rabu (7/7). Penutupan tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukkan kendaraan dari Sidoarjo menuju Surabaya. Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol. Latif Usman membenarkan penutupan tersebut.
Latif menjelaskan, penutupan total akses utama masuk Surabaya dari Sidoarjo ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Harapannya, langkah ini bisa menekan laju penularan Covid-19.
Sebenarnya, kata Latif, pihaknya telah menerapkan penyekatan di perbatasan provinsi, rayon dan pintu keluar tol. Hasilnya pun mulai tampak. Karena berdasarkan analisa dan evaluasi, terjadi penurunan volume kendaraan yang melintas. Tapi, kata dia, khusus Surabaya mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga diambil kebijakan menutup total akses utama Bundaran Waru.
"Hasil evaluasi sudah ada penurunan hari pertama dan kedua, tapi sampai hari ke-5, dipilah-pilah orang masuk Surabaya, masih padat sekali," ujarnya.
Latif memastikan, akses di kawasan Bundaran Waru arah Surabaya akan ditutup total 1x24 jam. Dalam penerapannya, seluruh kendaraan, baik roda dua maupun empat dilarang masuk. Meskioun kendaraan yang melintas bernomor polisi atau plat L dan W.
Ia menegaskan, bagi pengendara yang khendak masuk Surabaya tanpa ada kepentingan serta tak dilengkapi berkas-berkas pendukung, akan diputarbalikkan. Sementara, untuk pngendara yang memiliki kepemtingan diminta masuk melewati sejumlah jalur alternatif yang berada di sekitaran Bundaran Waru
"Kalau penting, silakan cari jalur alternatif lain untuk masuk (ke Kota Surabaya), silakan gunakan itu. Yang tidak berkepentingan, di rumah saja," ujarnya.
Latif meminta masyarakat memaklumi kebijakan menutup total akses masuk Surabaya di Bundaran Waru tersebut. Ia menegaskan, pihaknya mengambil kebijakan tersebut karena lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan masyarakat, utamanya selama penerapan PPKM darurat.
"Kita dimarahi warga, yasudah. Yang penting kita menjaga aturan, menjaga agar Covid-19 tidak menyebar dan mobilitas masyarakat bisa turun. Akan kita lakukan 1x24 jam, akan kita evaluasi per hari," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika