REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk bantuan sosial tunai (BST) selama masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Jumlah BST yang diberikan ke penerima sebesar Rp 600 ribu.
Mujiyono mengatakan, jumlah alokasi dana itu diperoleh setelah pemprov melakukan pengalihan anggaran atau refocusing pada program sejumlah dinas yang dianggap bukan menjadi prioritas selama pandemi Covid-19. Diantaranya seperti kegiatan fisik di Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Kayak rehab panti didrop, terus rehab sekolah, jadi enggak prioritas. Lalu, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya untuk BST Rp 623 miliar," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Selasa (13/7).
Mujiyono menyebut, pemberian BST kali ini akan diberikan dua tahap sekaligus. Sehingga nominal bantuan yang diterima oleh penerima BST senilai Rp 600 ribu. "(Diberikan dua tahap) Sekaligus. Jadi Rp 600 ribu ya," ujarnya.
Meski secara finansial Pemprov DKI telah siap untuk menyalurkan BST tersebut, akan tetapi Mujiyono belum mengetahui kapan hal itu akan dilakukan. Sebab, pelaksanaannya tetap harus menunggu arahan pemerintah pusat.
Mujiyono menjelaskan, Pemprov DKI menyalurkan bantuan tersebut dengan melakukan transfer kepada penerima BST melalui rekening Bank DKI yang sudah diberikan pada penyaluran bantuan tahap pertama awal tahun 2021. Sedangkan pemerintah pusat menyalurkan BST melalui PT Pos. Sehingga dibutuhkan persiapan teknis yang lebih matang agar tidak menimbulkan kerumunan orang saat akan mengambil bantuan tersebut
"Setahu saya berdasarkan informasi eksekutif, pemerintah pusat kesiapannya karena ada hal teknis yang diurus. Mungkin cara baginya supaya enggak berkerumun kali, karena pakai Kantor Pos," ungkap politikus Partai Demokrat itu.
Mujiyono menambahkan, alokasi anggaran Pemprov DKI sebesar Rp 623 miliar itu nantinya bakal disalurkan kepada penerima BST di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sedangkan warga di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara menjadi tanggungan pemerintah pusat.
Adapun total penerima BST di DKI Jakarta sebanyak 1.805.215 kepala keluarga (KK) pada tahap pertama sebesar Rp 300ribu, yakni Januari 2021. Rinciannya, 750 ribu KK menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sedangkan 1.055.216 KK merupakan penerima BST dari Pemprov DKI.
Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui kapan penyaluran BST akan dilakukan. Ariza menjelaskan, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat mengenai hal itu.
"Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, tentu kami ikuti. Ya, lebih baik tunai (daripada sembako)," katanya.
Selain itu, Ariza juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah uang milik Pemprov DKI yang tersisa setelah dilakukan refocusing anggaran Covid-19. Menurut dia, refocusing dilakukan untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Ibu Kota.
"Nanti akan kami lihat dan evaluasi, prinsipnya semua kami akan mengutamakan program-program yang menjadi prioritas di antaranya Covid-19," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika