REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto, menanggapi pernyataan Menko bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengaku baru menyadari pentingnya tracing dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah telat menyadari dan memahami pentingnya ilmu pengetahuan dalam mengatasi krisis.
Akibatnya, banyak korban jiwa yang tidak tertolong. "Padahal para ahli pandemi jauh-jauh hari sudah banyak yang menyampaikan pentingnya 3-T (testing, tracing, dan treatment) ini. Termasuk pentingnya karantina wilayah. Pemerintah saja yang tidak aspiratif," kata Mulyanto, Ahad (1/8) dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga mengatakan, untuk mengefektifkan kerja penanggulangan Covid-19, pemerintah perlu menerapkan kebijakan berbasis ilmiah atau riset (scientific based policy) bukan berbasis coba-coba (trial and error). "Pemerintah harus terbuka dengan panel ahli, yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Beri ruang dan dengarkan suara mereka. Ini akan mendayagunakan potensi nasional yang ada sekaligus mengurangi 'kebisingan' dalam pengelolaan negara," ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, tracing yang dilakukan Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Laporan Our World in Data (30/7/) menyebutkan jumlah tracing per satu kasus positif di Indonesia sebesar 3,8, sedangkan saran WHO adalah 20-30 testing per satu kasus positif.
"Karena itu wajib untuk ditingkatkan," tegas Mulyanto.
Sebelumnya Menko Luhut Pandjaitan mengaku dirinya makin mengerti bahwa tracing itu penting. Bahkan, menurutnya merupakan teknik kunci.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Jumat (30/7) juga mengakui, testing, tracing, dan treatment (3T) dalam penanganan pandemi Covid-19 masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Budi menyebut 3T merupakan salah satu strategi paling dasar dan penting untuk mengatasi pandemi selain vaksinasi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika