REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Beberapa mantan politisi Uni Eropa (UE), bersama pakar hak asasi manusia, menyatakan solidaritas dengan rakyat Kashmir. Mereka mendesak dunia mengambil tindakan segera untuk mengatasi situasi HAM yang mengkhawatirkan di wilayah mayoritas Muslim di India.

Berbicara pada konferensi virtual pada Selasa malam (3/8), yang diselenggarakan oleh lembaga think tank Islamabad Institute of Conflict Resolution (IICR), bekerja sama dengan LSM World Kashmir Freedom Movement, para pembicara mengkritik penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di Kashmir yang dikelola oleh India.

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India mencabut status otonomi Jammu dan Kashmir dan membaginya menjadi dua wilayah yang diperintah secara terpusat. Mendukung perlawanan rakyat Kashmir, Julia Ward, mantan anggota Parlemen Eropa, mencatat bahwa ketika pemerintah mengambil hak-hak rakyat, mereka memiliki hak untuk melawan.

"Saya akan menentang orang-orang yang mengambil hak saya," ujar dia.

Mengkritik Perdana Menteri India Narendra Modi, Ward menambahkan bahwa dia bertanggung jawab atas situasi saat ini di Kashmir dan bagian lain di India.

"Saya tidak memiliki pertengkaran dengan orang-orang India, dan sangat penting setelah diskusi ini kami benar-benar jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas ini dan siapa yang melakukan ini, dan (itu) adalah pemerintah India khususnya Narendra Modi dan partai BJP," tutur dia.

Sejarawan dan penulis terkemuka Inggris Victoria Schofield mengatakan, "Kita tidak boleh menyerah soal Kashmir meskipun tragedi Kashmir telah berlalu dari generasi ke generasi."

"Sangat penting untuk melupakan permainan menyalahkan dan mencapai resolusi yang manusiawi," kata Schofield.

Dia juga menyoroti bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah India harus dikritik daripada menampilkan negara India sebagai pasar ekonomi yang besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika