REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulkarnain Kadir mengatakan penataan kawasan kumuh di daerah Pudai dan Lapulu, Kecamatan Abeli bakal mulai dilakukan pada September 2021 mendatang.

"Pengerjaan sebenarnya terjadi pengunduran waktu penataan dikarenakan kita ingin memastikan betul rencana penataan kawasan matang sebelum dilakukan pembangunan. Termasuk memastikan warga yang terdampak terpenuhi haknya," kata Kadir, Senin (9/8).

Dia mengatakan ingin memastikan penataan kawasan Pudai-Lapulu yang menelan anggaran sebesar Rp 56,66 miliar itu benar-benar tidak masalah sosial terhadap warga.

"Tidak ada yang boleh dirugikan dalam program ini. Kita utamakan win win solution. Masyarakat juga harus diuntungkan tapi kita kembali lagi di tujuan awal bahwa penataan dilakukan untuk menghadirkan lingkungan yang layak huni bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Kendari bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bakal menata kawasan kumuh Pudai dan Lapulu. Pengerjaan yang merupakan dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) rencananya dimulai pada September mendatang.

Menurut Sulkarnain, penataan kawasan kumuh di Pudai dan Lapulu sangat bernilai strategis bagi Pemkot dalam rangka mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni. Selain bermanfaat bagi daerah, juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang kawasannya bisa dijadikan pusat promosi UMKM.

"Kalau sudah ditata dengan baik, dibuat taman yang indah. Ada spot-spot untuk bersantai seperti yang ada di Bungkutoko, pasti akan mengundang perhatian orang untuk berkunjung. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk apa saja," jelas Sulkarnain.

Diketahui, penataan kawasan kumuh di Puday-Lapulu memiliki luas sekitar 14,07 hektar yang akan menelan anggaran sebesar Rp 56,66 miliar. Rinciannya, pembangunan waterfront dan jalan lingkungan sebesar Rp 44 miliar, tambatan perahu Rp 1,2 miliar, drainase Rp 4,46 miliar, resapan biopori Rp 161,5 juta, instalasi air bersih Rp 1,12 miliar, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal Rp 815 juta, instalasi hidrant Rp 827 juta, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp 4,1 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika