Rabu 11 Aug 2021 06:40 WIB

6 Negara Minta Eropa Terus Deportasi Pengungsi Afghanistan

Perkembangan di Afghanistan dinilai bisa memicu kembali krisis imigrasi 2015/2016.

Rep: Lintar Satria/ Red: Dwi Murdaningsih
 Petugas keamanan Afghanistan berpatroli setelah mereka mengambil kembali kendali atas beberapa bagian kota Herat menyusul pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan di pinggiran Herat, 640 kilometer (397 mil) barat Kabul, Afghanistan, Minggu, 8 Agustus 2021.
Foto: AP/Hamed Sarfarazi
Petugas keamanan Afghanistan berpatroli setelah mereka mengambil kembali kendali atas beberapa bagian kota Herat menyusul pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan di pinggiran Herat, 640 kilometer (397 mil) barat Kabul, Afghanistan, Minggu, 8 Agustus 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Enam negara anggota Uni Eropa menolak usulan untuk menghentikan sementara deportasi pengungsi Afghanistan yang ditolak masuk. Para pengungsi itu akan menghadapi pemberontak Taliban yang menguasai semakin banyak wilayah di negara itu.

Taliban berusaha menerapkan kembali hukum Islam kaku yang mereka terapkan sebelum digulingkan pasukan Amerika Serikat (AS) pada 2001. Kini mereka telah berhasil mengalahkan banyak pasukan pemerintah setelah AS menarik mundur pasukannya.

Baca Juga

"Berhenti memulangkan akan mengirim sinyal yang salah dan memotivasi lebih banyak masyarakat Afghanistan meninggalkan rumah mereka untuk datang ke Uni Eropa," kata Austria, Denmark, Belgia, Belanda, Yunani dan Jerman dalam surat mereka ke Komisi Eropa pada tanggal 5 Agustus.

"Karena hal itu kami mendesak anda dan tim anda di Komisi untuk mengintensifkan perundingan dengan pemerintah Afghanistan tentang bagaimana warga Afghanistan bisa pulang dan akan terus pulang dalam beberapa bulan ke depan," kata mereka dalam surat tersebut.

 
Banyak negara anggota Uni Eropa yang khawatir perkembangan di Afghanistan dapat memicu kembali krisis imigrasi 2015/2016. Ketika jutaan pengungusi dari Timur Tengah tiba di Eropa hingga negara-negara blok itu harus memperketat keamanan, sistem kesejahteraan.

Krisis imigrasi yang juga picu dukungan terhadap kelompok-kelompok ekstrem kanan. Komisi Eropa mengatakan mereka menerima surat tersebut dan akan membalasnya ketika sudah siap.

Juru bicara Komisi Eropa mengatakan negara anggota Uni Eropa yang dapat menentukan apakah Afghanistan negara yang aman untuk memulangkan kembali para pengungsi. Isu ini diperkirakan akan muncul dalam pertemuan menteri-menteri Uni Eropa pada 18 Agustus mendatang.

Pertemuan itu dijadwalkan fokus membahas perbatasan ilegal dari Belarusia ke negara-negara Uni Eropa, yakni Lithuania, Polandia dan Latvia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement