REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi bersama Fraksi PDI Perjuangan atas penyelenggaraan Formula E. Namun dua fraksi memilih untuk tidak mengajukan opsi untuk mengajukan hak interpelasi tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan mengatakan, rencana penyelenggaraan balap mobil Formula E pada tahun 2022 sebaiknya dibatalkan lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19. Namun, Fraksi Golkar memilih tidak akan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan atas program tersebut.

"Karena situasi sosial ekonomi kita akibat Covid-19, sebaiknya dibatalkan, tapi apakah perlu mengajukan hak interpelasi terhadap pak gubernur, saya kira kita tidak berpikir ke sana," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan saat dihubungi Republika, Ahad (15/8).

Judistira mengatakan, pihaknya lebih fokus untuk mencari solusi agar dana yang sudah dikeluarkan dalam kegiatan tersebut bisa ditarik kembali. Selain itu, sambung dia, saat ini Fraksi Golkar juga tengah fokus menyelesaikan evaluasi terhadap usulan Revisi RPJMD 2017-2022, sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto juga menilai, langkah Fraksi PSI yang akan mengajukan hak interpelasi sebagai keputusan yang berlebihan. Menurut Purwanto, penjelasan mengenai gelaran balap mobil listrik itu dapat dilakukan tanpa harus mengajukan hak interpelasi.

Baca juga : DPC PDIP Solo tak Akan Ikut Terbangkan Balon

Purwanto pun meminta alasan konkret Fraksi PSI terkait pengajuan hak interpelasi. "PSI jangan menggiring opini publik mengikuti cara berpikir mereka, kita butuh alasan konkret hak interpelasi diajukan jika tak ingin dianggap selalu mencari panggung," tutur dia.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta membantah terlibat dalam rencana Fraksi PSI yang hendak mengajukan hak interpelasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan Fraksi PDIP tak pernah berkomunikasi dengan Fraksi PSI terkait hal ini.

Lantaran tak adanya komunikasi, Gembong menilai pernyataan PSI soal keterlibatan PDIP dalam pengajuan interpelasi adalah klaim sepihak. "Sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan kan otonomi Fraksi PDI Perjuangan, bukan PSI yang menentukan," kata Gembong.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi dengan santai rencana fraksi PSI dan PDIP DRPD DKI Jakarta untuk mengajukan hal interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil Formula E. Riza meminta agar setiap permasalahan yang ada di Jakarta bisa dibahas bersama-sama dengan musyawarah.

Dia pun mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa setiap kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena pandemi, akan dilaksanakan pada 2022. Adapun keputusan final soal Formula E akan disampaikan dalam tahun ini.

“Persiapan penyelenggaraan Formula E yang dilakukan pihaknya sejauh ini sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” kata Riza.

Baca juga : Kado HUT ke-76 RI dari Sirkuit Mandalika

Ikuti Whatsapp Channel Republika