REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengatakan, surat dengan kop Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi, asli. Audy menyebut, saat ini, pihak kepolisian masih mendalami dan memproses secara hukum.

"Soal itu masih berproses ya, masih ada pihak-pihak terkait dalam proses pemanggilan, surat itu benar (asli)," kata Audy di Padang, Sabtu (21/8).

Surat dengan tanda tangan Gubernur Sumbar dan menggunakan kop Bappeda digunakan oleh sejumlah oknum non pegawai untuk meminta uang ke sejumlah pihak. Uang itu disebutkan untuk penerbitan buku.

Terkait keaslian tanda tangan Gubernur Mahyeldi di surat itu masih dalam proses penyelidikan. Audy meminta, semua pihak harus menunggu penjelasan dari kepolisian.

"Ini masih dalam proses, kita lihat sajalah bersama-sama, mungkin nanti ada rilis kepolisian, masih dalam penyelidikan apakah surat ini sudah sesuai aturan atau sudah benar tapi disalahgunakan atau bagaimananya lihat nantilah," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 digunakan lima orang untuk meminta uang perihal penerbitan buku profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat. Oknum tersebut menggunakan surat itu untuk minta uang kepada pengusaha dan kampus. Total uang yang masuk ke rekening pribadi mereka sebesar sekitar Rp 170 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika