Ratusan Anak di Solo Jadi Yatim Lantaran Pandemi Covid-19
Rep: Binti Sholikah/ Red: Muhammad Fakhruddin
Ratusan Anak di Solo Jadi Yatim Lantaran Pandemi Covid-19 (ilustrasi). | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Ratusan anak di Kota Solo menjadi yatim/piatu/yatim piatu lantaran orang tua mereka meninggal akibat terpapar Covid-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah melakukan pendataan terhadap anak yang orang tuanya meninggal lantaran Covid-19.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Yuhanes Pramono, mengatakan, pendataan langsung dilakukan seusai adanya perintah dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pada 4 Agustus kemarin, Dispendukcapil melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.
"Karena dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sudah melakukan pendataan, data itu kemudian diverifikasi ke Dispendukcapik apakah betul warga Solo. Akhirnya sudah kami verifikasi," kata Yuhanes saat dihubungi wartawan, Ahad (22/8).
Dia menyebut, berdasarkan data dari DPPPAPM jumlah anak yang terdata sebanyak 395 orang. Kemudian, setelah diverifikasi oleh Dispendukcapil, ada 322 anak yang betul tercatat sebagai warga Solo.
"Mereka campuran, yatim, piatu dan yatim piatu. Iya orang tua mereka meninggal karena Covid-19," jelasnya.
Sedangkan sisanya, masih dilakukan pendalaman lagi lantaran berbagai hal. Misalnya kemungkinan bukan penduduk Kota Solo, atau saat memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) keliru atau sebab lainnya. Sehingga, masih dimungkinkan angka tersebut bisa bertambah.
"Iya jumlahnya lumayan. Mulainya itu pada waktu ditetapkan KLB (Kejadian Luar Biasa) Maret 2020 sampai dengan kami close akhir Juli kemarin," imbuhnya.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut telah dilaporkan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah, Ahyani. Nantinya, Pemkot bakal menindaklanjuti hasil pendataan tersebut untuk difasilitasi maupun pemberian bantuan. Data tersebut juga bisa menjadi acuan ketika nantinya ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Tindak lanjutnya juga mestinya terintegrasi, akan ada semacam bantuan atau fasilitasi kan OPD terkait yang bisa memberikan fasilitasi atau bantuan, kita lakukan bersama-sama," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
