REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan banyak buruh di perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen dan sepatu yang belum divaksin Covid-19. Sehingga ia mengimbau pemerintah untuk memantau dan memberikan vaksinasi secara gratis kepada para buruh.
"Jumlah vaksin gratis ini masih terbatas. Belum seluruh buruh tervaksin. Padahal, herd immunity belum terjadi kalau 50 persen masyarakat dalam hal ini buruh belum tervaksin. Buruh yang belum mendapatkan vaksin, terutama di perusaan padat karya seperti tekstil dan garmen," katanya dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (23/8).
Kemudian, ia melanjutkan banyak perusahaan yang tetap beroperasi 100 persen bahkan sebelum PPKM diberlakukan. Perusahaan tetap beroperasi 100 persen karena mereka mendapatkan izin IOMKI dari Menteri Perindustrian.
"Jadi kebijakannya nggak nyambung. Yang satu bilang harus beroperasi 50 persen tetapi yang satunya boleh beroperasi 100 persen. Kesannya kebijakan ini terkesan tidak sinkron," kata dia.
Ia menyarankan pemerintah harus memeriksa apakah perusahaan yang tetap berjalan 100 persen sudah terjadi herd immunity atau belum. Karena perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen dan sepatu banyak buruhnya yang belum divaksin.
Sementara itu, kata dia, sepanjang tahun ini, hampir 50 ribu pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19. "Kalau dikumpulkan mulai awal 2021 hampir 50 ribu orang kena PHK. Ada tiga sektor atau industri berorientasi ekspor yang paling banyak melakukan PHK, yaitu tekstil, garmen dan sepatu," kata dia.
Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan para buruh terkait masalah PHK dan vaksinasi. Lalu, ia berpesan bagi buruh yang melakukan isolasi mandiri (isoman) bisa mendapatkan vitamin dan obat-obatan secara gratis yang disediakan melalui jaringan klinik dan rumah sakit BPJS Kesehatan. "Pemerintah harus lebih memantau dan bergerak cepat lagi untuk kesejahteraan para buruh baik vaksinasi maupun masalah PHK," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika