Kamis 26 Aug 2021 23:41 WIB

Kemenhub Optimistis Realisasi Anggaran 2021 Capai Target

Realisasi anggaran Kemenhub sudah mencapai 50,06 persen atau senilai Rl 17,4 triliun

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi mengatakan hingga Agustus 2021, realisasi anggaran Kemenhub sudah mencapai 50,06 persen atau senilai Rl 17,4 triliun.
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi mengatakan hingga Agustus 2021, realisasi anggaran Kemenhub sudah mencapai 50,06 persen atau senilai Rl 17,4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis realisasi anggaran 2021 dapat mencapai target. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hingga Agustus 2021, realisasi anggaran Kemenhub sudah mencapai 50,06 persen atau senilai Rl 17,4 triliun. 

“Kami tetap optimis hingga akhir tahun nanti akan dapat mencapai target prognosa akhir 2021 sebesar 95,87 persen,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (26/8). 

Budi menjelaskan, pagu awal anggaran Kemenhub pada tahun ini sebesar Rp 45,66 triliun. Kemudian, terdapat kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 14,27 triliun. 

Meskipun begitu, Kemenhub juga mendapatkan penambahan anggaran. Penambahan tersebut dadi saldo awal badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 51,89 miliar, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 1,8 triliun, dan anggaran  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Rp 992,09 miliar.

“Sehingga saat ini, pagu akhir anggaran Kemenhub 2021 sebesar Rp 34,24 triliun,” tutur Budi. 

Menhub mengungkapkan, kebijakan refocussing mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub dalam rangka memenuhi program prioritas nasional yang dimandatorikan. Budi memastikan Kemenhub berusaha memastikan layanan transportasi, aspek keselamatan, maupun kebutuha infrastruktur transportasi yang prioritas tetap berjalan dan dapat terpenuhi.

“Oleh karenanya, kami menyusun ulang skala prioritas, melakukan relaksasi dengan pelaksanaan multiyears kontrak dan perpanjangan multiyears kontrak, serta menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak,” jelas Budi. 

Dengan adanya pandemi Covid-19 sejumlah kegiatan Kemenhub mengalami kendala diantaranya pada kegiatan pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang) karena adanya pandemi Covid-19. Begitu juga dengan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan BLU juga belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi memastikan sejumlah upaya dilakukan untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran Kemenhub 2021. Beberapa upaya yang dilakukan yakni mendorong percepatan pencapaian target dan realisasi penerimaan PNBP, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur, dan melengkapi dokumen untuk revisi anggaran. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement