REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemerintah diharapkan melakukan pembangunan di Pulau Sekatung yang berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau demi mempertahankan kedaulatan negara. Pulau Sekatung merupakan pulau terluar yang perairannya beririsan dengan nine dash line, wilayah yang menjadi sengketa beberapa negara.
Selama ini, TNI AD menempatkan personelnya di pulau tersebut untuk menjaga kedaulatan negara. "Wilayah tersebut beririsan dengan nine dash line yang diklaim Cina. Kami harap tidak hanya dijaga kami, tapi ada pembangunan riil, sehingga pulau tersebut tidak disemena-menakan oleh Pemerintah Cina," kata Danrem 033/ Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu dalam rapat Pansus RUU Landas Kontinen di Batam, Senin (6/9).
Selain Pulau Sekar, TNI AD terlibat dalam penjagaan dua pulau terluar NKRI di wilayah Kepri, yaitu Pulau Sekatung dan Pulau Nipa terletak di wilayah Kota Batam. Ia mengatakan, Pulau Sekatung berada relatif jauh dari Natuna. Pihaknya menempatan 20 orang personel di pulau itu, yang berjaga bergantian setiap enam bulan.
"Perjalanan dari Ranai (Ibu Kota Natuna) ke Sekatung memakan waktu enam jam," kata dia.
Sedangkan Pulau Nipa di Kota Batam dikembangkan sebagai lokasi lego jangkar. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Natuna Rodial Huda juga berharap pemerintah melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar yang berada di wilayahnya. Ia meminta pemerintah pusat membangun pusat militer di Pulau Laut, layaknya Okonawa dan Hawaii.
"Kalau pulau laut dibangun pusat militer seperti Okinawa atau Hawaii, maka tujuh pulau terluar ter-cover pengawasannya. Memudahkan pengawasan di sana, dari sisi perikanan, sisi militer, sisi apa saja," kata dia.
Rodial percaya, apabila armada niaga, perikanan, dan militer berada di Laut Natuna Utara, maka perairan akan penuh. Maka pelaku ilegal fishing akan menghindar dengan sendirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika