Sabtu 18 Sep 2021 14:56 WIB

China Resmi Ajukan Aplikasi Bergabung ke CPTPP

Jepang menilai China jauh dari dunia TPP yang bebas dan transparan.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Friska Yolandha
Menteri Perdagangan Wang Wentao mengajukan aplikasi China agar bisa bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP)
Foto: AP Photo/Kin Cheung
Menteri Perdagangan Wang Wentao mengajukan aplikasi China agar bisa bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP)

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Jepang mengatakan, harus ditentukan apakah China memenuhi 'standar yang sangat tinggi' dari Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) setelah ekonomi terbesar kedua di dunia itu resmi mendaftar untuk bergabung. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Wang Wentao mengajukan aplikasi China agar bisa bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas itu dalam sebuah surat kepada menteri perdagangan Selandia Baru Damien O'Connor.

CPTPP ditandatangani oleh 11 negara termasuk Australia, Kanada, Chili, Jepang dan Selandia Baru pada 2018. Tadinya, perjanjian itu dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik dan dipandang sebagai penyeimbang ekonomi yang penting bagi pengaruh regional China.

Baca Juga

Jepang sebagai ketua CPTPP tahun ini mengatakan, akan berkonsultasi dengan negara-negara anggota guna menanggapi permintaan China. Hanya saja Jepang tidak memberi sinyal waktu kapan melakukannya.

"Jepang percaya, perlu menentukan apakah China yang mengajukan permintaan bergabung dengan TPP-11, siap memenuhi standar yang sangat tinggi," kata Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura seperti dilansir Reuters, Sabtu (18/9). 

TPP merupakan pusat poros strategis mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Asia tetapi penggantinya yakni Donald Trump, menarik Amerika Serikat dari pakta tersebut pada 2017.

Diminta mengomentari tawaran China, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya menunda CPTPP, mengingat AS bukan anggota. Hanya saja sang jubir berharap, praktik perdagangan nonpasar China dan pemaksaan ekonomi China terhadap negara lain akan menjadi faktor penilaian CPTPP China sebagai kandidat potensial untuk aksesi. 

Aksesi CPTPP nantinya menjadi dorongan besar bagi China setelah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang beranggotakan 15 negara tahun lalu. Beijing telah melobi supaya dimasukkan dalam pakta tersebut, termasuk menyoroti ekonomi China dan Australia memiliki potensi kerja sama sangat besar, namun hubungan antara kedua negara telah memburuk.

Dalam aliansi baru yang dijuluki AUKUS yang diumumkan minggu ini, Amerika Serikat dan Inggris mengatakan mereka akan memberi Australia teknologi guna mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir, sebuah langkah yang dipandang bertujuan melawan pengaruh China di Pasifik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menjelaskan, aplikasi untuk bergabung dengan CPTPP sama sekali tidak terkait dengan AUKUS.

China mendorong integrasi regional sementara negara-negara AUKUS "mempromosikan perang dan kehancuran," katanya pada briefing di Beijing.

Taiwan yang juga telah tertarik bergabung dengan pakta perdagangan itu menyatakan keprihatinannya tentang keputusan China dalam menerapkannya. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak akan senang jika Taipei diizinkan bergabung dengan kelompok itu sebelum Beijing.

Wakil menteri keuangan Jepang menyarankan dalam sebuah tweet pada Jumat, subsidi China terhadap perusahaan milik negara dan penerapan hukum yang sewenang-wenang kemungkinan akan mempersulit negara itu bergabung dengan pakta perdagangan. "China jauh dari dunia TPP yang bebas, adil, dan sangat transparan, peluangnya bergabung hampir nol. Ini bisa dianggap sebagai langkah mencegah Taiwan bergabung," kata Menteri Keuangan Kenji Nakanishi dalam tweet.

Inggris pada Juni memulai negosiasi untuk memasuki pakta perdagangan, sementara Thailand juga mengisyaratkan minat bergabung. Wang dan O'Connor kemudian mengadakan konferensi telepon guna membahas langkah selanjutnya setelah aplikasi China, kata Kementerian Perdagangan China.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement