REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menanti realisasi janji pemerintah untuk menyiapkan jagung pakan ternak unggas dengan harga terjangkau. Hal itu sesuai dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Pinsar yang digelar pada pekan ini.

Ketua Umum Pinsar, Singgih Januratmoko, mengatakan, pada pertemuan Rabu (15/9) lalu, pihaknya menyampaikan langsung kepada presiden agar peternak bisa mendapatkan jagung dengan harga Rp 4.500 per kg sesuai harga acuan pemerintah. Menurut Singgih, Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan tersebut dan akan ditindaklanjuti melalui kementerian teknis, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

"Jagung yang paling mendesak. Usulan menteri perdagangan akan memberikan subsidi jagung sebanyak 30 ribu ton hingga akhir Desember sehingga harga jagung yang diterima peternak bisa Rp 4.500 per kg. Ini dalam jangka waktu seminggu, kita tunggu saja barangnya ada atau tidak," kata Singgih kepada Republika.co.id, Ahad (19/9).

Singgih mengungkapkan, pihaknya juga mengusulkan opsi impor jagung mengingat kebutuhan stabilisasi harga di dalam negeri. Seperti diketahui, harga jagung pakan saat ini dihargai hingga sekitar Rp 6.000 per kg sehingga menambah beban para peternak unggas.

Namun ia menegaskan, opsi impor tersebut jika memang produksi dalam negeri tidak mencukupi. "Saya usulkan ini walaupun tidak populer tapi presiden setuju selama untuk stabilisasi. Tapi kalau bisa memang tidak impor (dari dalam negeri)," katanya.

Lebih lanjut, Singgih menuturkan, Pinsar juga meminta pemerintah agar membuat sistem cadangan jagung pemerintah seperti hal pada komoditas beras. Setidaknya cadangan jagung harus tersedia 500 ribu ton setiap bulannya agar harga jagung dalam negeri tetap stabil dan peternakan rakyat mendapatkan kepastian harga pakan.

Menurut dia, pemerintah juga menyetujui usulan tersebut dan akan menyiapkannya lewat BUMN. Namun, pihaknya tidak mengetahui lebih lanjut mengenai BUMN yang akan mendapat penugasan dan sistem pengadaannya. "Apapun terserah, karena yang penting kita butuh cadangan jagung pemerintah yang dijual dengan harga Rp 4.500 per kg," kata dia.

Menurutnya, berkaca dari situasi industri perunggasan rakyat yang kerap mengalami fluktuasi harga diperlukan adanya regulasi setingkat keputusan presiden (kepres) untuk melindungi peternak. Sebab, selama ini peternak kecil selalu bersaing dengan perusahaan besar di pasar bebas yang dipastikan peternak akan kalah.

Adapun arah regulasi dikhususnya agar adanya pengaturan impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam secara merata dan adil sehingga dominasi perusahaan besar tidak terlalu besar. Perusahaan besar juga diminta untuk tidak menjual ayam hidup atau ayam tanpa bulu di pasar bebas.

"Itu yang kita usulkan dan disetujui semua oleh presiden. Jadi ada yang jangka pendek untuk jagung, lalu menengah dan panjang. Presiden juga sudah perintahkan Kemendag dan Kementan untuk membuat aturan mengenai itu," kata Singgih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika