DIY Bentuk 34 Desa Maritim Tingkatkan Ekonomi Warga Pesisir
Red: Yusuf Assidiq
Perahu nelayan bersandar di Pantai Gesing, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis (11/2). Pantai Gesing menjadi idola baru tujuan wisata di Yogyakarta. Lokasi pantai ini sekitar 50 kilometer dari pusat kota Jogja. Di sini pengunjung bisa membeli ikan segar dari nelayan, atau kemping. | Foto: Wihdan Hidayat / Republika
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebanyak 34 desa maritim di sepanjang pesisir selatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu.
"Ini untuk menerjemahkan visi Pak Gubernur (Sri Sultan Hamengku Buwono X) yang ingin menjadikan pesisir selatan sebagai halaman depan DIY. Tentu saja kesejahteraan masyarakatnya harus meningkat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, Bayu Mukti Sasongka, Selasa (21/9).
Menurut Bayu, 34 desa itu terdiri atas 10 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul sebanyak lima desa yang berada di tiga kecamatan, dan Gunungkidul 19 desa di empat kecamatan.
Penunjukan desa tersebut, telah melalui kajian potensi ekonomi serta pemetaan wilayah. "Paling banyak di Gunungkidul ada 19 desa yang ditunjuk sebagai desa maritim. Intinya definisinya adalah desa yang memiliki wilayah pesisir atau laut," ujar Bayu.
Ia menuturkan pengembangan desa maritim dibiayai menggunakan dana keistimewaan dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK). Masing-masing desa akan menerima kucuran dana dengan nilai yang tidak sama sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Gubernur DIY.
"Sebelum dana turun harus ada proposal dulu. Nanti kami cermati bersama, kebutuhan desa apa kemudian disinkronkan dengan programnya Pak Gubernur," ujar dia.
Sesuai dengan visi Gubernur DIY, ia menuturkan ekonomi maritim penting sebagai salah satu pilar mengelola potensi perekonomian di pantai selatan DIY. Bukan hanya mengandalkan potensi perikanan dan kelautan, namun juga mencakup bidang pertanian dan pariwisata.
Dengan demikian, program yang dimotori DKP DIY akan melibatkan lintas sektor termasuk dinas pariwisata, serta dinas perindustrian. "Yang jelas program ini bermuara pada percepatan pembangunan di wilayah pesisir," katanya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada 21 September 2012 dengan judul 'Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru', Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pentingnya "Putar Kemudi ke Visi Maritim, Among Tani Dagang Layar" serta menjadikan laut sebagai halaman depan DIY.
Saat dikonfirmasi, Kepala Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan untuk tahap awal sebanyak lima desa telah mendapatkan alokasi dana keistimewaan untuk pengembangan desa maritim periode 2021.
Lima desa itu adalah Desa Gadingsari di Kabupaten Bantul medapatkan dana sebesar Rp 1 miliar, Desa Bugel (Kabupaten Kulonprogo) sebesar Rp 750 juta, Desa Tileng (Kabupaten Gunungkidul) sebesar Rp 500 juta, Desa Ngestirejo (Gunungkidul) sebesar Rp 500 juta, dan Desa Kemadang (Gunungkidul) sebesar Rp 250 juta.
Masing-masing desa tersebut telah mengusulkan program beragam sesuai potensi masing-masing, mulai dari pengembangan industri garam, rumput laut, konservasi penyu, hingga budi daya ikan. "Untuk 2021 baru lima desa. Pada 2022 yang mengusulkan (proposal) sekitar tujuh kalurahan," kata Aris Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
