REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN--Jerman akan berhenti menanggung biaya karantina Covid-19 pegawai yang tidak divaksin. Menteri Kesehatan Jens Spahn mengatakan tidak adil meminta pembayar pajak mensubsidi orang yang menolak divaksin.
Peraturan ini berlaku bagi orang yang positif Covid-19 karena pulang dari daerah yang saat ini masuk kategori 'resiko tinggi' virus korona. Seperti Inggris, Turki dan sebagian Prancis.
Orang-orang yang baru pulang dari negara-negara itu wajib melakukan karantina mandiri selama lima hari. Orang yang sudah divaksin atau yang baru pulih dari Covid-19 tidak perlu melakukannya.
Kritikus mengatakan peraturan itu sama saja dengan mewajiban vaksin Covid-19. Karena banyak pegawai yang tidak mampu menanggung biaya karantina sendiri.
"Kami melihatnya dengan cara yang berbeda," kata Spahn dalam konferensi pers Rabu (22/9).
"Ini tentang keadilan, mereka yang melindungi dirinya sendiri dan mereka yang melakukannya melalui vaksin dapat dengan sah bertanya mengapa kita harus membiayai mereka yang dikarantina setelah liburan di daerah tinggi resiko," katanya.
Selain itu juga ada masalah privasi. Jerman memiliki undang-undang kaku yang mengatur data pribadi karena sejarah mereka dengan Nazi dan pemerintahan komunis yang mengawasi warganya dengan sangat ketat.
Biasanya perusahaan atau pemberi kerja tidak memiliki hak untuk bertanya mengenai masalah kesehatan pada pegawai mereka. Jerman tidak mewajibkan vaksin Covid-19.
Namun pihak berwenang banyak mengambil langkah untuk membuat warga yang tidak divaksin tidak nyaman. Misalnya seperti mulai 11 Oktober mendatang hasil tes Covid-19 yang diwajibkan untuk dapat makan di restoran dalam ruangan sudah tidak lagi gratis.
Beberapa negara bagian di Jerman juga mengizinkan sejumlah tempat usaha seperti restoran dan stadion olahraga untuk memilih untuk apakah hanya mengizinkan orang yang negatif Covid-19, orang yang sudah divaksin atau yang baru sembuh yang diizinkan masuk.
Berdasarkan data pemerintah saat ini Jerman sudah memvaksin sekitar 74 persen orang dewasa. Lebih tinggi dibandingkan seluruh Uni Eropa yang sebanyak 72,3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika