REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Jalur Puncak II yang saat ini masih belum terealisasi rencananya akan membentang di lima kecamatan di Kabupaten Bogor, mulai dari Citereup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu. Sulitnya akses masyarakat di beberapa kecamatan tersebut, membuat mereka mendukung pembangunan Jalur Puncak II.
Sulitnya akses tersebut diungkapkan Kepala Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Ooy Tamami. Desa Wargajaya merupakan salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Sukamakmur, yang letaknya tak jauh dari perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur.
Ooy berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dapat mendorong pemerintah pusat agar bisa merealisasikan pembangunan Jalur Puncak II.
“Dengan adanya dorongan dari Pemkab Bogor, dan ibu bupati, mudah-mudahan cepat terkabulkan. Karena demi untuk kelancaran tentang permasalahan perekonomian warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, wabil khusus di kecamatan terdekat,” ujar Ooy, Ahad (26/9).
Dia menceritakan, masyarakat di perbatasan Bogor-Cianjur lebih sering mencari fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Cianjur. Mengingat jarak menuju Cianjur dua kali lebih cepat dibandingkan ke Kabupaten Bogor sendiri.
Misalnya, ujar Ooy, rumah sakit yang paling dekat dari Kecamatan Sukamakmur yakni RS Cimacan di Kabupaten Cianjur dan RSUD Cileungsi di Kabupaten Bogor.
“Dibanding harus ke RSUD Cileungsi, ke RS Cimacan lebib dekat. Waktu tempuhnya juga kalau ke RSUD Cileungsi kurang lebih dua jam, kalau ke RS Cimacan hanya satu jam,” tutur Ooy.
Karena tidak adanya kendaraan umum, sambung dia, masyarakat yang secara darurat membutuhkan fasilitas kesehatan bisa diangkut menggunakan Mobil Siaga Desa. Hanya saja, mobil tersebut tidak dapat menampung banyak warga.
“Alhamdulillahh kalau kendaraan pakai mobil siaga desa. Tapi ini tidak tertampung. Makanya selain daripada itu, mudah-mudahan bisa terealisasi Jalur Puncak II,” ucapnya.
Tak hanya Pemkab Bogor, Anggota DPR RI Komisi V, Mulyadi akan mendorong realisasi dari Jalur Puncak II, Kabupaten Bogor yang akan melintas hingga Kabupaten Cianjur. Sebab, dia mengaku miris lantaran baru mengetahui ada wilayah yang masih terbelakang. Sementara jaraknya tidak jauh dari Istana Cipanas.
“Ini bisa jadi pengembangan wilayah. Mengapa? Karena ini daerah yang sebenarnya secara radius tidak jauh dari istana. Tapi kenapa harus terbelakang. Bahkan tertinggal,” ucap Mulyadi.
Dengan dibangunnya Jalur Puncak II, akan ada potensi baru untuk pengembangan ekonomi. Bukan dalam skala desa atau kecamatan, bahkan nasional.
Sehingga, Mulyadi yang juga ditugaskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, DAK tersebut akan digunakan jika pembangunan awal jembatan ikonik itu tidak bisa didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Banggar juga dan dapatkan kesempatan untuk DAK,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin pun berharap, dengan ikhtiar yang dilakukan Pemkab Bogor dalam merealisasikan Jalur Puncak II, dapat menyemangati masyarakat yang ada di sekitar. Lantaran mereka akan mendapat fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemerintah, bahkan pemerintah pusat.
Dia menuturkan, kajian integrasi dua wilayah itu telah disampaikan Ade Yasin pada Bogor Economic Summit. “Bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor ini harus bekerjasama dan berkolaborasi dengan masyarakat,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika