REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue akan menambah daya tarik bagi saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aksi korporasi tersebut dinilai akan meningkatkan optimisme investor untuk mengoleksi saham emiten bersandi BBRI ini.
"Dengan adanya rights issue ini dan potensi bisnis yang besar karena didorong oleh holding BUMN Ultramikro, saham BBRI akan bertambah menarik dan meningkatkan optimisme investor untuk terus mengapresiasi saham BBRI," kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, Rabu (29/9).
Rights issue BBRI telah diperdagangkan sejak 11 September 2021 lalu. Menurut Inarno, rights issue BBRI mencatatkan sejarah baru dalam pasar modal Indonesia. Pasalnya jumlah saham baru yang telah diserap investor mencapai 28,2 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp 96 triliun.
Rights issue yg dilakukan oleh BBRI tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Rights issue ini juga menduduki peringkat tertinggi ketiga di Asia dan masuk tujuh besar di dunia sejak 2009.
"Ini pencapaian yang sangat membanggakan terutama di tengah kondisi yang menantang akibat pandemi Covid-19," terang Inarno.
Inarno melihat, antusiasme yang tinggi dari para investor baik asing maupun lokal merupakan bukti bawah dunia luar masih percaya akan prospek ekonomi Indonesia di masa depan. Inarno berharap dana yang dihimpun dari rights issue ini bisa lebih mengembangkan ekosistem ultramikro untuk mengakselerasi ekonomi kerakyatan.
Inarno menilai, kesuksesan rights issue BBRI berkat upaya dan kerja keras perseroan terutama dalam menjaga kinerja dan fundamental perusahaan. Inarno mengatakan saham BBRI merupakan saham dengan kinerja yang sangat baik dan selalu masuk dalam konstituen indeks LQ45.
BBRI juga termasuk dalam kategori perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia yaitu mencapai Rp 565 triliun. Selain itu, BBRI menjadi saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika