Jelang PTM Terbatas, 2.680 Pelajar di Depok Belum Divaksin

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Jelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Senin 4 Oktober 2021, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melaporkan bahwa sebanyak 2.680 pelajar atau empat persen lagi yang belum menerima vaksin, dari 67 ribu pelajar.

Kabid SMP Disdik, Kota Depok, Sada Sugianto mengatakan, vaksinasi pelajar SMP terus dikejar dan masih berlangsung di sekolah maupun tempat lainnya. Ini agar PTM Terbatas bisa berjalan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan.

"Memang ada beberapa yang tidak bisa menerima vaksin, karena ada sakit penyerta. Tapi bagi yang bisa dan belum menerima, terus kita lakukan percepatan vaksin, karena persyaratan utama pelajar ikut PTM Terbatas harus sudah terima vaksin," ujar Sada di Balai Kota Depok, Kamis ?30/9).

Menurut Sada, PTM Terbatas bukan hanya vaksin para pelajar, melainkan juga para tenaga pendidik, seperti guru dan penghuni sekolah lainnya. "Capaian ini sudah 98 persen, sehingga persyaratan PTM Terbatas semakin terpenuhi dengan memberikn vaksin kepada setiap tenaga pengajar," ungkapnya.

Lanjut Sada, simulasi PTM Terbatas berjalan sesuai harapan, dengan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan. Seperti capaian vaksinasi pelajar, vaksinasi guru, waktu belajar di batasi, ruang satu kelas di batasi hanya sebanyak 20 orang dari total murid dalam satu kelas, sampai pada sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) yang meliputi tempat cuci tangan, masker cadangan, hingga tidak ada kerumunan di sekolah."Simulasi ini dilakukan mulai dari datang ke sekolah sampai bubar sekolah. Salah satunya antar jemput murid dan tidak ada orang tua murid yang menunggu anaknya di sekolah," terangnya.

Ia menambahkan, surat keterangan izin yang ditanda tangani orang tua menjadi kunci keberlangsungan sang anak mengikuti PTM Terbatas.

"Jika tidak diberikan izin dari orang tua, anak tetap menerima materi pembelajaran secara online. Namun orang tua tidak perlu khawatir, sebab setiap sekolah telah membentuk satgas Covid-19 yang langsung berkoordinasi dengan Puskesmas setempat, untuk menindaklanjuti jika ada murid yang terpapar. Bahkan, ruang isolasi di sekolah sudah disiapkan.Tapi kita tidak mengharapkan itu. Saat pintu masuk sudah ada pengecek suhu tubuh, yang bisa mengetahui jika kondisi tidak murid normal. Kalau sudah ditemukan begitu langsung kita bergerak cepat," jelas Sada.

Setelah melakukan simulasi ini, lanjut Sada, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait simulasi PTM Terbatas dan capaian vaksinasi para pelajar. "Evaluasi akan disampaikan setiap perwakilan sekolah, agar mengetahui apa yang harus diperbaiki atay ditingkatkan agar PTM Terbatas berjalan sesuai tanggal yang ditentukan," terangnya.

Kabid SD Disdik Kota Depok, Awang menambahkan, setelah melangsungkan simulasi dua hari di seluruh SD negeri maupun swasta berjalan dengan baik, tidak ada laporan yang negatif, semua laporan yang masuk adalah positif.

"Tercatat, ada 207 SD Negeri dan 108 SD Swasta yang telah siap melangsungkan PTM Terbatas yang tentunya telah mendapat dukungan dari orang tua siswa. "Kalau memang ada kejadian yang tidak diinginkan seperti klaster baru. Sekolah tersebut akan di lockdown selama tujuh hari, itu sesuai Juknis yang tertuang dalam melangsungkan PTM Terbatas," paparnya.

Kepala KCD wilayah 2, I Made Supriatna menegaskan, pelajar SMA di Kota Depok yang telah divaksin, baik dari negeri maupun swasta sudah mencapai 37.908 pelajar, dari total 43.814 pelajar SMA di Kota Depok. "Jumlah yang belum divaksin ada sekitar 5.906 pelajar. Capaian vaksin pelajar SMA secara keseluruhan sudah 87 persen," ungkapnya.

Ia mengutarakan, terkait tenaga pendidik di Kota Depok, dari total 3.209, yang sudah menerima vaksin sebanyak 2.556 tenaga pendidik yang telah terima vaksin. Ada sekitar 653 yang belum menerima vaksin. Dengan capaian persentase sebesar 80 persen."Kami terus melakukan percepat bagi yang belum divaksin. Mayoritas semua sudah divaksin dan sudah siap. Terkait PTM Terbatas, kebijakannya akan diatur oleh Peraturan Walikota Depok," tutur Made.

Ikuti Whatsapp Channel Republika