Rabu 27 Oct 2021 20:03 WIB

Lestari Minta Kementan Atasi Hambatan Sertifikasi Benih

Kementan mengaku berkomitmen untuk benahi sertifikasi benih tanaman di daerah

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan para petani milenial, di Marombo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10). Kementan mengaku berkomitmen untuk benahi sertifikasi benih tanaman di daerah
Foto: Kementan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan para petani milenial, di Marombo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10). Kementan mengaku berkomitmen untuk benahi sertifikasi benih tanaman di daerah

REPUBLIKA.CO.ID, LUWU UTARA -- Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah.

"Berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian sangat menjanjikan, karena itu perlu langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan para petani milenial, di Marombo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10).

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari berkomitmen untuk segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman. Inti menegaskan dalam proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sertifikasi yang dihadapi hingga tuntas. Semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat di tanah air, akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia,” ungkap Inti.

Turut hadir pada perbincangan ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif. Syaharuddin mengungkapkan sejumlah potensi pertanian yang ada di Luwu Utara, seperti kakao, porang dan tanaman sayuran masih bisa terus ditingkatkan.

Salah satu petani milenial setempat, Umbar mengeluhkan kendala dalam proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani. Menurutnya, proses sertifikasi bibit tanaman berbiaya mahal, sehingga banyak petani tidak mampu melakukannya.

“Selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura di Luwu Utara. Para kontraktor sering menekan harga hingga Rp3.000 per bibit, padahal harga wajar di tingkat petani Rp5.000 per bibit,” jelas Umbar.

Menambahkan, pembimbing petani milenial, Masnah mengungkapkan bahwa pihaknya masih memerlukan dukungan berupa sarana pelatihan, beasiswa, dan bantuan peralatan untuk meningkatkan minat kalangan muda di sektor pertanian.

Menyikapi hal tersebut, Lestari menegaskan, sejumlah persoalan tersebut harus segera diatasi agar potensi yang ada bisa segera mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lestari juga berharap proses sertifikasi benih produksi petani milenial dapat didampingi hingga tuntas agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.

Sehari sebelumnya, Lestari mengunjungi  Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG Malindo), di Masamba, Sulawesi Selatan. Direktur LPTTG  Malindo, Sakaruddin mengungkapkan, pihaknya menyelenggarakan berbagai pelatihan antara lain memproduksi makanan ringan dari bahan baku buah yang dikeringkan.

“Pilihan memproduksi buah yang dikeringkan itu karena nilai tambah yang dihasilkan bisa di atas 100 persen dengan masa untuk pemasaran yang panjang,” ujar Sakaruddin. 

Lestari menilai, program pelatihan yang diselenggarakan LPTTG Malindo bisa diterapkan di seluruh Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement