REPUBLIKA.CO.ID, KALIFORNIA -- Investigasi yang dilakukan oleh The Financial Times menemukan Snapchat, Facebook, Twitter dan YouTube kehilangan pendapatan sekitar 9,85 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,3 triliun. Pendapatan yang hilang ini disebabkan karena perubahan kebijakan privasi Apple.
Tahun lalu, Apple mengumumkan kebijakan Transparansi Pelacakan Aplikasi (ATT) yang mengharuskan aplikasi meminta izin untuk melacak data pengguna. Kebijakan tersebut melarang aplikasi melacak pengguna jika mereka memilih untuk tidak mengizinkannya.
Dilansir dari The Verge, Senin (1/11), kebijakan ATT mulai berlaku pada April. Facebook secara khusus mengkritik langkah tersebut dengan iklan surat kabar satu halaman penuh. Menurut laporan itu, Facebook kehilangan uang paling banyak “secara absolut” jika dibandingkan dengan platform sosial lainnya. Facebook menanggung kerugian besar akibat kebijakan ini.
“Beberapa platform yang paling terkena dampak-tetapi terutama Facebook harus membangun kembali mesin mereka dari awal sebagai akibat dari ATT,” konsultan adtech Eric Seufert mengatakan kepada FT.
“Keyakinan saya adalah bahwa dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk membangun infrastruktur baru. Alat dan kerangka kerja baru perlu dikembangkan dari awal dan diuji secara ekstensif sebelum diterapkan ke banyak pengguna,” kata dia lagi.
Kebijakan baru Apple akan memaksa platform sosial dan aplikasi lain untuk menjadi lebih kreatif dengan iklan mereka. Apakah ini berarti berfokus pada perangkat Android atau berinvestasi dalam bisnis periklanan Apple dengan cara yang tidak melibatkan pelacakan aktivitas di iPhone.
Facebook menghasilkan laba 9 miliar dolar AS (Rp 127,5 triliun) dalam tiga bulan hingga September. Angka ini naik dari 7,8 miliar dolar AS (Rp 110,5 triliun) tahun lalu.
Meskipun laba Facebook naik, perusahaan itu terdampak besar dari pembaruan privasi baru untuk sistem operasi Apple iOS 14, yang mempersulit mereka menargetkan iklan pada pengguna tertentu, dilansir di BBC, Selasa (26/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika