REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi 2022 senilai Rp 21,5 triliun. Adapun anggaran ini disalurkan menjadi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN.
Sebagian dari dana tersebut akan disalurkan menjadi PMN kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 1,98 triliun dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 3,5 triliun. Adapun dana sebesar Rp 7,5 triliun dicadangkan kepada PT Hutama Karya (HK).
"Dana cadangan HK semuanya menyangkut jalan tol mayoritas yang ada di Trans Sumatera. Kemudian BNI dan BTN saat mereka melakukan right issue, dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah," ujar Hendrawan Soepratikno, Anggota Komisi XI DPR saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut meluruskan simpang siur informasi tentang pembatalan PMN kepada BNI dan BTN. Adapun penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai dana cadangan PMN kepada BTN dan BNI saat rights issue dapat didengarkan pada link video rekaman RDP Komisi XI.
Sejumlah anggota Komisi XI DPR yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan pada 6 November lalu menyatakan tidak ada sama sekali kata pembatalan PMN terhadap bank BUMN.
“Dalam presentasinya, PMN kepada bank BUMN memang belum disampaikan. Menkeu menyatakan hal tersebut akan dibahas terpisah. Pada prinsipnya, apa yang sudah disepakati sebelumnya maka berarti tetap. Kami di komisi XI punya waktu 60 hari untuk melakukan asesmen dan pendalaman,” ujar politikus PDIP tersebut, Ahad (14/11) lalu.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada 22 September lalu, DPR menyetujui PMN sejumlah BUMN, di antaranya BTN dan BNI. Adapun rinciannya, BNI mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,5 triliun dan BTN sebesar Rp 1,98 triliun. "Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2022 untuk BTN dan BNI," kata Arya Bima, pimpinan rapat kerja Komisi VI.
BTN dan BNI pun telah menyiapkan rencana aksi korporasi rights issue pada 2022. Maklum keduanya adalah perusahaan go public, sehingga penyertaan modal dari pemerintah dilakukan melalui skema rights issue dengan melibatkan seluruh pemegang saham.
PMN ini merupakan program negara dalam memperkuat permodalan BTN dan BNI guna menjalani sejumlah tantangan ke depan, termasuk program pemerintah. Pada September 2021, BTN memiliki rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,97 persen dan BNI sebesar 19,9 persen
BNI memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi anorganik dengan mengakuisisi Bank Mayora demi menghadirkan bank digital. Selain itu, BNI juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat bisnis internasional.
BTN masih berjibaku dalam program sejuta rumah dan terus menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jika program FLPP berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. “Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Ekonom Joshua Pardede.
Analis pasar modal Hans Kwee menjelaskan bank perlu melakukan penguatan struktur permodalan agar ekspansi bisnisnya bisa lebih kencang lagi jalannya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang mulai membaik. “Penambahan modal lewat right issue tentu sangat baik dilakukan bagi bank, agar penyaluran kredit tahun depan bisa lebih besar lagi, termasuk bagi BNI maupun BTN dengan statusnya sebagai bank besar,” kata Hans.
Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa bank-bank melakukan restrukturisasi kredit dan membuat pencadangan yang besar, demi menjaga rasio NPLnya. Adapun proyeksi kinerja saham, berdasarkan riset di Asia, perbankan small cap tahun ini memang berjaya, return saham bank small cap di Asia rata-rata di atas 18 persen dan di Indonesia bahkan bisa ratusan persen.
Namun, kata Hans, nampaknya situasi ke depan bakal berbalik. Bank big cap akan kembali menguat, seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI termasuk BBTN. Adapun fenomena ini sudah terjadi beberapa bulan ini, dimana saham bank big cap mulai bangkit dan tahun depan diprediksi kembali menguat lebih besar lagi. Hal ini didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi dan tingginya kebutuhan pendanaan perusahaan-perusahaan.
Pentingnya PMN kepada bank BUMN juga diamini Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. Menurutnya, strategi PMN kepada BTN memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
"Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN. Dan efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah, salah satunya program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan, sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya.
Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit. "Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan bagi rakyat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika