Selasa 23 Nov 2021 00:15 WIB

Belum Ada Wisman Datang ke Bali, Ini Penjelasan Sandiaga

Salah satu kendalanya, tempat karantina yang tersedia kurang menarik bagi wisman.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kiri)
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan belum ada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) lewat penerbangan langsung ke Bali dan Riau sejak dibuka untuk wisman. Sandiaga mengatakan terdapat kendala yang membuat rendahnya minat dari wisman untuk berwisata ke dua destinasi tersebut.

"Satu bulan lebih belum ada kunjungan dari penerbangan langsung ada beberapa poin yang kami sudah rumuskan," kata Sandiaga dalam konferensi pers di Jakarta Senin (22/11).

Baca Juga

Kendala pertama terkait basis residensi karena banyak wisman yang tidak tinggal di tempat negara asal mereka melainkan di negara tempat mereka bekerja. Terkait kendala tersebut Sandiaga mengatakan pemerintah sedang mengevaluasinya agar yang datang ke Bali tidak harus lewat penerbangan langsung dari negara asal.

Sementara itu, kendala kedua, ia mengakui tempat karantina yang tersedia kurang menarik bagi wisman. Di satu sisi belum ada kepastian karantina untuk wisman anak usia di bawah 12 tahun. 

Sandiaga mengupayakan agar para wisman ke depan bisa melakukan karantina di kawasan resort. "Selanjutnya mengenai e-visa kami dengan Kemenkumham sedang melihat apakah bisa dilakukan peningkatan kuota dan penghapusan ketentuan penjamin," kata dia.

Dia pun menegaskan, pemerintah tidak ingin berlomba-lomba memperlonggar aturan untuk bisa menggaet wisman. Pasalnya, situasi pandemi tetap harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat dalam negeri.

Di sisi lain, agenda G20 di mana Indonesia menjadi ketua akan dimulai pada Desember mendatang. Seluruh dunia, kata Sandiaga, tertuju pada Indonesia sehingga penanganan Covid-19 harus maksimal dan tidak boleh terdapat kesalahan kebijakan. Jelang Nataru mendatang, Sandiaga mengatakan pemerintah juga akan menerapkan PPKM level 3 untuk meminimalisasi peningkatan mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal itu demi menjaga keamanan dari potensi penyebaran Covid-19.

"Ini keputusan yang sulit tapi karena mata dunia tertuju ke Indonesia kita harus pastikan kondisi terkendali. Kuncinya kehati-hatian dan kewaspadaan," tuturnya.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement