REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berlomba untuk mencapai Visi 2045, yaini menjadi ekonomi terbesar kelima secara global yang didorong oleh ekonomi pengetahuan. Capaian ini membutuhkan investasi dalam pengetahuan dan inovasi untuk mengatasi masalah kebijakan penting seperti penanggulangan Covid-19.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun enam strategi besar dalam Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan mampu menjadi game-changers menuju Indonesia Maju 2045.
“Pandemi telah mendisrupsi kehidupan kita, tetapi juga mendorong percepatan perubahan untuk melakukan kemajuan ke depan. Tantangan ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama. Maka, tidak ada cara lain kecuali dilakukan sebuah transformasi ekonomi yang memperhitungkan keadaan dunia," kata Suharso Dalam webinar bertema ‘Menuju Visi Indonesia 2045: Transformasi Ekonomi Berbasis Pengetahuan dan Inovasi.’ yang digelar Kementerian PPN/Bappenas dan Knowledge Sector Initiative (KSI), Rabu (24/11).
"Kolaborasi triple helix antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset menjadi penting untuk bisa menjawab kebutuhan kompleksitas ekonomi ke depan, didorong oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Suharso menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Penny Williams PSM, menyatakan komitmen negaranya untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan antara Australia dan Indonesia.
“Sebagai sahabat dekat dan tetangga, Australia siap melanjutkan kemitraan dengan Indonesia dalam mencapai agenda berbasis pengetahuannya.” kata Dubes Williams.
Untuk mewujudkan ekonomi pengetahuan di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memainkan peran penting dalam menetapkan arah penelitian dan pengembangan negara.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri, menjelaskan BRIN akan memprioritaskan sektor Iptek untuk investasi jangka panjang. BRIN akan menciptakan fondasi berbasis penelitian yang kuat dan berkelanjutan yang berfokus pada ekonomi digital, hijau, dan biru.
Regional Director for Equitable Growth, Finance, and Institutions (EFI) Group for East Asia Pacific of the World Bank, Hassan Zaman, menyampaikan pentingnya penelitian dan inovasi bagi pembangunan ekonomi dengan memberikan contoh dari negara lain.
Dalam pandangannya, dibutuhkan lebih banyak kebijakan berbasis bukti yang dikembangkan melalui kolaborasi dan kemitraan yang lebih luas untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Turut berkontribusi dalam forum tersebut, Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Profesor Armida Alisjahbana, menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan UN-ESCAP untuk membantu Indonesia bertransformasi menjadi ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, Chief Executive Officer Asakreativita, Dr. Vivi Alatas, memberikan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana ekonomi berbasis pengetahuan dapat membantu mengentaskan kemiskinan.
Transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif. Kebijakan progresif diperlukan untuk memastikan ekosistem pengetahuan dan inovasi Indonesia menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi. Melalui diskusi kebijakan ini, Pemerintah Indonesia dan Australia menunjukkan pentingnya transformasi ekonomi berbasis pengetahuan untuk mencapai Visi Indonesia 2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika