REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pedagang kaki lima (PKL) menolak adanya relokasi pedagang yang ada di sepanjang trotoar Jalan Malioboro. Walaupun dilakukan penataan terhadap PKL, Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto, mengatakan, penataan dilakukan di tempat dengan tidak dipindahkan ke lokasi baru.
"Harapannya menolak relokasi, ditata tapi di tempat. Ditata kan tidak harus pindah tempat," kata Rudiarto kepada Republika melalui sambungan telepon, Selasa (30/11) malam.
Relokasi PKL di Malioboro ini direncanakan pada Januari 2022. Ada dua titik yang disiapkan sebagai lokasi baru untuk PKL yakni eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY dengan kapasitas dapat menampung lebih dari 1.800 pedagang.
Jika program ini tetap dijalankan, kata Rudiarto, setidaknya dapat ditunda. Dengan begitu, pedagang pun dapat melakukan persiapan mengingat kegiatan ekonomi belum lama berjalan sejak turunnya level PPKM menjadi level 2.
"Tapi, apa daya kalau kita tidak boleh menolak karena ini perintah Ngarsa Dalem (Gubernur DIY), paling tidak harapannya dari teman-teman (PKL) yang sudah kami kumpulkan (meminta) bisa ditunda setidaknya satu, untuk menunggu proses gedung itu betul-betul siap untuk jaminan kelangsungan usaha dan kelangsungan ekonomi," ujarnya.
Pihaknya masih terus berkoordinasi dengan PKL lainnya terkait rencana relokasi ini, terutama anggota Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma. Secara resmi, kata Rudiarto, dari Tri Dharma sendiri belum dapat menyampaikan pernyataan secara resmi menolak atau tidak program relokasi tersebut, mengingat pihaknya masih menerima masukan-masukan dari anggota lainnya.
Rudiarto menyebut, total ada 26 kelompok PKL di dalam Tri Dharma. Namun, baru 14 yang dikumpulkan untuk menerima masukan dan proses ini masih terus berjalan.
Meskipun begitu, dari masukan yang sudah dikumpulkan dari sebagian besar anggota, berharap agar PKL tetap dapat bertahan di lokasi yang sudah ditempati saat ini. Total anggota Tri Dharma sendiri mencapai 918 pedagang, sementara total PKL secara keseluruhan di sepanjang Malioboro lebih dari 1.600 pedagang.
"Kita sudah mengumpulkan masukan dari anggota sejak Kamis (25/11) dan insya Allah berakhir Jumat (3/12) besok. Kita kumpulkan dua sampai tiga kelompok per harinya agar tidak ada kerumunan," ucapnya.
"Tri Dharma belum bisa menentukan menolak atau menunda atau menerima, karena kita belum menyelesaikan input masukan dari anggota, cuma sebagian besar yang sudah dikumpulkan kalau bisa menolak," kata Rudiarto lagi.
Rudiarto juga menegaskan, ada jaminan agar lokasi lama yang nantinya ditinggalkan oleh PKL tidak ditempati oleh pedagang lainnya. Untuk itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah jika nantinya relokasi ini tetap dijalankan.
"Kalau hanya ada beberapa yang direlokasi dan ada beberapa yang tinggal disana, tentu ini jadi kecemburuan dan mendorong penolakan yang lebih besar. Tempat yang ditinggalkan tidak lagi dijadikan tempat kegiatan ekonomi bagi PKL lain, pengembangan oleh toko dan sebagainya, itu harus ada jaminannya," katanya.
Pihaknya juga siap diajak untuk berkoordinasi bersama pemerintah untuk mencari jalan keluar agar tidak merugikan PKL yang direlokasi. Sebab, kata Rudiarto, relokasi ini tidak hanya akan berdampak pada PKL, namun juga kepada sektor pendukung lainnya yang ada di Malioboro seperti tukang angkut barang hingga toko-toko lainnya yang juga mendapatkan pembeli dari PKL.
"Tukang dorong yang melekat pada PKL tentu akan kehilangan pencaharian, warga setempat (yang memiliki toko) juga pembelinya berasal dari PKL. Kita siap berembuk, mencari jalan terbaik, artinya program pemerintah berjalan dan ada kesiapan komunitas bisa menerima dengan lapang dada demi Yogya yang istimewa," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika