REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antisipasi meluasnya paparan pandemi Covid-19 varian Omicorn, pemerintah memutuksan menunda umrah yang rencananya akan diuji coba pada pekan terakhir bulan Desember 2021. Apalagi varian Omicorn sudah ditemukan di Indonesia.
Keputusan menunda umrah ini dinyatakan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin. Dia menyampaikan, keputusan itu ditebitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2021. Pihak menteri agama pun sudah memberi arahan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) agar pemberangkatan umrah ditunda dahulu.
"Sesuai dengan arahan presiden (penyelenggaraan umrah ditunda) sampai Omicron ini reda, dalam rangka melindungi bangsa dan rakyat Indonesia, jangan sampai ada penyebaran Omicron," kata Arifin kepada Republika, Jumat (17/12).
Ia menerangkan, kebijakan ini diambil dalam rangka melindungi bangsa Indonesia demi kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan penyelenggaraan umrah perdana yang sudah dijadwalkan pada 23 Desember 2021, pemerintah meminta maaf rencana itu batal.
Arifin menjelaskan bahwa adanya Omicron yang menimbulkan situasi seperti ini bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah. Maka Kemenag meminta dukungan bersama dari semua pihak dalam upaya menjalankan kebijakan pemerintah demi mengamankan bangsa Indonesia dari ancaman Omicron.
"Mudah-mudahan Covid-19, Omicron dan yang lainnya bisa segera berakhir dan suasana normal kembali, dan kita bisa hidup secara normal, umrah dan haji normal kembali," ujarnya.
Arifin menambahkan, umrah perdana diundur sampai awal Januari 2022. Setelah 2 Januari 2022 akan dilakukan evaluasi. Kalau memungkinkan, akan ada pemberangkatan perdana jamaah umrah. Tentu dengan catatan kalau Omicron atau Covid-19 sudah reda.
"Info terakhir barusan bahwa umroh tanggal 23 Desember ditunda sampai dengan Januari," ujar dia dalam pesan yang diterima Republika, Jumat (17/12).
Ia menyebut keputusan ini diambil berdasarkan arahan Menteri Agama. Namun ia tidak tahu persis alasannya dan meminta untuk langsung melakukan konfirmasi dengan Kementerian Agama.
Namun, ada kemungkinan hal ini dilakukan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo, untuk menunda segala rencana atau kegiatan bepergian ke luar negeri.
Awalnya, Konjen Eko menyebut sejauh ini tidak ada perubahan rencana keberangkatan jamaah umrah. Sebanyak 363 jamaah akan diberangkatkan pada 23 Desember.
"Mereka adalah pengurus travel, dengan harapan bisa memahami prosedur yang berlaku (di Saudi) untuk edukasi ke jamaahnya kemudian," ucapnya.
Meski telah ditemukan kasus Omicron di Indonesia, pihak Kerajaan Arab Saudi sama sekali tidak mengubah kebijakan yang ada. Di Saudi pun dikatakan sudah ditemukan kasus serupa.
Namun demikian, Kerajaan Saudi memutuskan untuk menutup pintu masuk dan keluar ke beberapa negara Afrika Selatan. Keputusan ini diambil tak lama berselang sejak WHO mengumumkan adanya varian Covid-19 baru tersebut.
Terkait persiapan integrasi data jamaah dengan aplikasi milik Kementerian Kesehatan Saudi, Konjen Eko menyebut sudah cukup baik meskipun belum sempurna. Integrasi dilakukan antara aplikasi Tawakkalna dengan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), yang mengambil data dari Peduli Lindungi.
"Intinya, visa sudah bisa keluar dan sertifikat vaksin sudah bisa dibaca oleh petugas Saudi. Jadi insya Allah jamaah kita sudah bisa mulai umroh nanti," kata Konjen Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika