REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar mengatakan sumbangan belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional akan berkurang di 2022."Dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang berkurang dan mudah-mudahan tidak memburuk, kita tahu pemerintah memulai konsolidasi fiskal dengan mengurangi belanja untuk Covid-19, misalnya belanja untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Akbar dalam webinar 'Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021' yang dipantau di Jakarta, Rabu (29/12).

Di samping itu, pemerintah juga berencana melakukan konsolidasi fiskal agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023."Karena konsolidasi fiskal, efeknya belanja pemerintah yang selama ini dorong pertumbuhan ekonomi, mungkin akan agak berkurang di tahun depan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Akbar mengapresiasi capaian penerimaan dan belanja pemerintah pada 2021. Saat ini realisasi belanja pemerintah tahun 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, begitu pula realisasi penerimaan negara terutama dari sisi pajak.

"Sampai beberapa hari lalu realisasi belanja sudah mencapai 93 persen, artinya lebih bagus dari tahun lalu yang hanya 92,5 persen sampai akhir tahun," katanya.

Sementara itu realisasi penerimaan pajak sampai 26 Desember 2021 telah mencapai 100,19 persen. Meskipun demikian, Akbar berharap ke depan pemerintah tetap berupaya meningkatkan rasio perpajakan yang dinilai masih rendah.

"Kalau kita lihat perbandingan penerimaan pajak dengan target memang sudah mencapai target tahun ini, tapi kalau kita lihat rasio antara penerimaan pajak dengan PDB masih sangat rendah," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika