REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 bertambah Rp 7,3 triliun. Tambahan ini membuat ruang fiskal pusat lebih besar untuk memperkuat sektor energi, teknologi, hingga UMKM.

“Adapun terhadap belanja pusat, penambahannya Rp 7,3 triliun,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen, Kamis (18/9/2025).

Said merinci tambahan anggaran itu, antara lain untuk Kementerian ESDM Rp 2 triliun, Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 537,78 miliar, Kementerian Koperasi dan UMKM Rp 250 miliar, serta BP Batam Rp 80 miliar. Kemudian Kejaksaan Agung Rp 250 miliar, dukungan manajemen Lemhannas Rp 15 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 769 miliar, dan Kementerian Luar Negeri Rp 196 miliar.

"Tentunya tambahan 20 persen anggaran untuk pendidikan, Kementerian Sains dan Teknologi Rp 873,8 miliar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Rp 1,282 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 144 miliar, dan belanja perdagangan Rp 141 miliar,” jelasnya.

"Termasuk di DAU (Dana Alokasi Umum) tadi ada Rp 6,9 triliun itu untuk anggaran pendidikan," tambahnya.

Menurut Said, tambahan itu menyesuaikan kebutuhan strategis pemerintah pusat. “Agar keterbukaan tercipta antara pemerintah dan Badan Anggaran, saya sampaikan tidak lebih tidak kurang. Itulah postur APBN kita di tahun 2025,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan kenaikan belanja pusat melengkapi transfer ke daerah. “Jadi kita punya Rp 693 triliun, tetapi kita juga punya Rp 1.377 triliun yang manfaatnya langsung ke masyarakat. Jadi ini kita melihat bahwa APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika