REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Ahad (2/1) mengecam serangan udara Israel di Jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyebut serangan Israel sebagai agresi baru atas kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
"Perlawanan (Palestina) akan terus memenuhi tugasnya untuk membela rakyat (Palestina) dan membebaskan tanah (Palestina) dan tempat-tempat suci," kata juru bicara kelompok Hamas, Hazem Qassem, dilansir Anadolu Agency, Senin (3/1).
Pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di beberapa pos keamanan Hamas di Gaza pada Sabtu (1/1) malam. Selain itu, sejumlah tank Israel juga menembaki empat menara observasi Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas di Gaza Utara.
Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam serangan itu. Serangan udara itu sebagai pembalasan atas dua roket yang ditembakkan dari Gaza pada Sabtu (1/1), yang mendarat di Laut Mediterania di lepas pantai Israel Tengah. Sejauh ini, tidak diketahui apakah roket-roket itu dimaksudkan untuk menghantam Israel. Namun, kelompok-kelompok militan yang berbasis di Gaza sering melakukan uji coba rudal ke arah laut. Tidak ada laporan korban akibat peluncuran roket tersebut.
Sejauh ini, tidak ada tembakan roket lintas perbatasan sejak Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang 11 hari pada Mei lalu. Gencatan senjata itu ditengahi oleh Mesir dan mediator lainnya. Hamas mengatakan, Israel tidak mengambil langkah serius untuk meringankan blokade yang diberlakukan di Gaza.
Kelompok militan lainnya seperti Jihad Islam mengancam eskalasi militer, jika Israel tidak mengakhiri penahanan administratif seorang tahanan Palestina yang telah melakukan mogok makan selama lebih dari 130 hari. Sementara pada Rabu (29/12), militan Palestina di Gaza menembak dan melukai seorang warga sipil Israel di dekat pagar keamanan. Kemudian Israel menanggapi dengan tembakan tank yang menargetkan beberapa situs Hamas, sehingga terjadi baku tembak pertama dalam beberapa bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika