REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, upaya penyaluran 11 juta liter minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter masih terus berlanjut. Hingga akhir pekan lalu, realisasi penyaluran telah mencapai 4,5 juta liter atau 41,17 persen dari rencana 11 juta liter.
"Masih berlanjut prosesnya. (Penyaluran akan) diteruskan sekuat pelaku usaha," kata Direktur Bahan Pokok dan Penting, Kemendag, Isy Karim, kepada Republika.co.id, Selasa (11/1/2022).
Ia menuturkan, awal pekan ini, operasi pasar minyak goreng di beberapa kota terus dilakukan. Salah satunya seperti di wilayah Jawa Barat dimana operasi pasar minyak goreng sebanyak 72 ribu liter mulai didistribusikan.
Selain itu, di NTT khususnya Kupang dan Flores juga disuplai 26 ribu liter minyak goreng dengan total komitmen sebanyak 3,2 juta liter dari hasil koordinasi bersama produsen dalam dua minggu terakhir.
Sementara operasi pasar dilanjutkan, Isy Karim menyampaikan, kebijakan subsidi minyak goreng dengan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kemendag akan mengatur mekanisme distribusinya.
"Akan segera diumumkan nama produsen berserta merknya (minyak goreng subsidi)," kata Isy Karim.
Diketahui, pemerintah telah menetapkan akan mensubsidi minyak goreng dengan total volume 1,2 miliar ton dalam enam bulan ke depan. Adapun harga minyak goreng subsidi sebesar Rp 14 ribu per liter. Setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 3,6 triliun untuk kebutuhan subsidi yang bersumber dari BPDPKS.
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi, menyampaikan, penggelontoran minyak goreng subsidi diharap juga menyasar pasar-pasar tradisional. Pasalnya, jika pemerintah hanya memfokuskan distribusi ke ritel modern, harga tetap akan tinggi.
"Kami sayangkan bila nanti operasi pasar (minyak goreng subsidi) tidak dilakukan di pasar tradisional karena harga ditentukan di pasar. Jadi kita harap tidak hanya ke toko ritel," kata Reynaldi.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14 ribu per liter. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, acuan harga diatur sebesar Rp 11 ribu per liter.
Karenanya Ikappi mengusulkan agar pemerintah sekaligus merevisi aturan harga tersebut namun dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.
"Kita harus duduk bersama dan membahasnya satu per satu karena ke depan kita akan menghadapi tantangan luar biasa yang terus berkembang," katanya.
