REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memulai operasi pasar minyak goreng bersubsidi mulai pekan ini. Pasokan minyak goreng tersebut bakal digelontorkan ke pasar tradisional dan toko ritel modern.
"Kita akan mulai minggu ke semua pasar dikasih terutama 216 pasar yang dipantau modern. Ritel modern semua dapat untuk kemasan sederhana," kata Lutfi usai Launching Holding BUMN Pangan di Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Seperti diketahui, pemerintah akan mensubsidi sebanyak 1,2 miliar liter minyak goreng untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng bersubsidi itu akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter.
Adapun total dana subsidi mencapai Rp 3,6 triliun yang bersumber dari dana pungutan ekspor sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Lutfi mengatakan, dalam menjalankan program itu, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dari pendistribusian minyak goreng subsidi. Pihaknya mengantisipasi potensi praktik penyelundupan minyak goreng dan dikumpulkan untuk diekspor.
"Ini adalah pekerjaan yang sangat besar jadi kita mesti bekerja sama dengan akuntabel. Kita tidak mau kemasan sederhana dipotong, dikumpulkan terus dijual untuk ekspor. Kita mau ini untuk rakyat dari rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pendistribusian minyak goreng subsidi itu tidak hanya dilakukan oleh BUMN namun juga perusahaan swasta. Namun Kemendag belum merinci daftar produsen maupun merk apa saja yang nantinya bakal menyedian minyak goreng subsidi.
Lutfi mengatakan, pada tahun ini Indonesia kemungkinan kembali akan menghadapi fenomena tingginya harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) yang berimbas pada mahalnya harga minyak goreng. Saat ini diketahui harga CPO mencapai 1.340 dolar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi dari harga normal sebelumnya sekitar 600-800 dolar AS per MT.
"Memang karena harga naik ekspor minyak sawit kita pada 2021 mencapai 27 miliar dolar AS, tapi efeknya harga minyak goreng ikut naik. Nah sekarang kita sedang intervensi supaya harga terjangkau di Rp 14 ribu per liter," kata Lutfi.
Pemerintah akan mengevaluasi program subsidi minyak goreng tersebut. Jika nantinya harga tetap tinggi setelah enam bulan pertama dilakukan operasi pasar, program subsidi akan dilanjutkan untuk enam bulan kedua.
"Kalau harga tidak stabil, kita lanjutkan lagi enam bulan sehingga (volumenya) menjadi 2,4 miliar liter," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika