REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akuisisi Bank Muamalat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapkan membawa efek beruntun pada pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Anggota Dewan Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI), Irfan Syauqi Beik menyampaikan keberadaan BPKH sebagai pengelola dana yang besar diharapkan juga jadi akselerator pengembangan ekosistem syariah.
"Dengan dananya yang besar itu, diharapkan ada multiflier effect pada pengembangan di sektor keuangan syariah, tidak menutup kemungkinan pada sektor-sektor lain juga termasuk wakaf, mengingat Bank Muamalat juga adalah LKSPWU," kata Irfan dalam Webinar Infobank, Kamis (20/1/2022).
Irfan mengatakan, BPKH telah membawa sinyal perbaikan pada Bank Muamalat yang efeknya akan beruntun. Dengan sembuhnya Bank Muamalat, maka bank syariah pertama di Indonesia itu bisa beroperasi lagi memajukan keuangan syariah nasional dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah tanah air.
Bank Muamalat juga akan menjadi bank operasional dari BPKH dan melayani segala kebutuhan keuangannya. Termasuk dalam membantu peran BPKH di berbagai hal, seperti pengembangan produk-produk haji, kampanye literasi, meningkatkan presensi di daerah, dan lainnya.
Irfan mengatakan, peran Bank Muamalat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) juga bisa lebih optimal setelah persoalan fundamentalnya terselesaikan. Ini akan berdampak positif pada peningkatan performa perwakafan.
"Kita lihat ada banyak kesempatan untuk meningkatkan dan membangun ekosistem yang lebih kuat dengan langkah ini," kata Irfan.
Ia mengatakan perlunya keberadaan Bank Muamalat juga di tanah suci, Arab Saudi dan membangun ekosistem pengembangan di sana. Tidak hanya untuk kebutuhan haji dan umrah, tapi juga operasional lain yang dapat membantu peran pemerintah.
Ia mencontohkan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi bisa menggunakan payroll dari cabang Bank Muamalat di sana. Sehingga, peran monitoring atau pengawasan bisa dilakukan terhadap kesejahteraan TKI, termasuk memenuhi kebutuhan mereka seperti remitansi dan lainnya.
Penyelenggaraan haji sendiri membutuhkan biaya sekitar Rp 11 triliun setiap tahunnya dan mayoritas dihabiskan untuk keperluan di Arab Saudi pada transportasi, pemondokan, dan katering. Irfan mengatakan dana tersebut bisa dioptimalkan untuk membawa manfaat di dalam negeri juga.
Selain itu, jika melibatkan ekosistem maka nilai potensinya bisa mencapai dua kali lipat. UMKM di Indonesia bisa ikut menikmati potensi bisnis dari haji umrah dengan keberadaan ekosistem yang dibangun BPKH dan anak perusahaan yang perbankan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika