REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bangsa Indonesia memiliki masalah yang tiada hentinya yaitu bertengkar. Semua menjadi bahan pertengkaran. Awalnya, hal itu terjadi karena Cebong dan Kadrun, istilah yang berasal dari era persaingan Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo (Jokowi) versus Prabowo Subianto.
"Apa masalah bangsa kita hari ini? Saya jawab masalah bangsa kita satu, mudah bertengkar. Segala jadi bahan pertengkaran. Pilpres sudah selesai, pak Prabowo dan Pak Sandi sudah gabung dengan Pak Jokowi, di bawah akar rumput masih bertengkar," katanya dalam acara Zulhas Award di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (29/1/2022).
Menurut Emil sapaan Ridwan Kamil, saat ini, dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat punya pengurus Kadin dengan tiga kepengurusan. Dia juga dengar di pusat KNPI ada empat kepengurusan. Ia mengaku mau melantik Menwa ada dua kepengurusan. Klub motor yang semboyannya persaudaraan juga pecah.
Dia menambahkan, 40 anak muda mati karena perbedaan klub sepak bola. Garuda di Dadaku saat nonton Timnas, pulangnya bisa bunuh-bunuhan. Itu sejarah PSSI bisa dicek lebih lanjut.
"Jadi, saya mengimbau jadilah generasi pembawa air bukan pembawa bensin. Jadilah generasi yang mendamaikan, bukan corong kekerasan. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jangan seperti Cebong dan Kadrun. Kami harus di tengah mendamaikan. Itu posisi saya saat ini," kata dia.
Dalam hal ini, dia punya solusi terhadap pertentangan ini yaitu perbanyak dialog yang selama ini jarang terjadi. Yang terjadi saat ini monolog. Yang kanan berdiskusi dengan narasumber kanan. Yang kiri juga sama.
"Yang seharusnya terjadi adalah dialog antara kiri dan kanan. Membahas hal sensitif dengan menghormati beda pendapat silakan, tapi jangan jadi kekerasan," kata dia.
Sebelumnya diketahui, PAN menggelar penganugerahan Zulhas Award. Sejumlah tokoh hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadir juga sejumlah petinggi PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika