REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri memberlakukan kembali razia protokol kesehatan Covid-19 di berbagai tempat menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, razia dilakukan setiap hari baik di tempat terbuka maupun tertutup
Riza mengatakan, semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan sesuai PPKM level 3 di berbagai tempat, mulai dari perkantoran, mal, pasar, kafe, maupun lainnya. Pembatasan ini temasuk pembatasan kapasitas.
“Kami akan denda, bahkan kami akan cabut izinnya bagi yang sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran,” kata Riza ketika ditemui di Balai Kota, Selasa (8/2/2022).
Dia berharap, kebijakan PPKM level 3 di DKI Jakarta dapat mencakup semua kepentingan kemanusiaan dan kesehatan. Sebab itu, dia berharap agar masyarakat, pihak swasta, dan lainnya dapat saling membantu kebijakan bersama tersebut.
“Kita berharap peningkatan level ini dibarengi penurunan kapasitas operasional, penurunan jam operasional. Tapi tidak berarti kegiatan berhenti, kegiatan semua masih dilaksanakan cuma kapasitasnya dan jam operasionalnya yang diturunkan,” tutur dia.
Sebelumnya, Komando Daerah Militer Jakarta Raya memastikan karantina akan dilakukan sesuai aturan menyusul PPKM level 3 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Karena itu, menurut Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayjen Untung Budiharto mengatakan, TNI akan merutinkan inspeksi mendadak (sidak), pengecekan dan pemantauan ke hotel, tempat isolasi, hingga terminal kedatangan.
Inspeksi mendadak ini untuk memastikan karantina berjalan sesuai aturan. "Kami selalu mengadakan razia pengawasan ke tempat-tempat yang kita duga adanya ketidakdisiplinan, kita selalu, beberapa malam ini kita mengecek hotel-hotel, terminal kedatangan supaya meyakinkan aturan itu dilaksanakan dengan baik," kata Untung.
Untung juga menyampaikan, TNI juga akan melakukan inspeksi mendadak sejumlah lokasi karantina yang dicurigai melanggar aturan dengan dugaan adanya diskresi-diskresi yang melonggarkan karantina. "Sudah perintah bapak presiden maupun menteri, kita tidak mengeluarkan lagi diskresi untuk itu. Jadi, kita selesaikan aturan yang ada," ucapnya.
Sidak pada tempat-tempat yang dicurigai adanya pelanggaran, tambah Untung, akan dilakukan secara rutin baik ada laporan ataupun tidak. "Ya, jika ditemukan ada pelanggaran, akan kami tindak," tutur Untung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika