REPUBLIKA.CO.ID, SVITLODARSK -- Sekelompok aktivis di wilayah Donbas, Ukraina timur mengibarkan bendera di atas wilayah yang saat ini dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Para aktivis di kota Svitlodarsk di distrik Bakhmut, Oblast Donetsk, mengikat bendera ke balon helium dan mengibarkannya melintasi wilayah yang dikuasai separatis.

Para aktivis berkumpul pada pagi hari di Svitlodarsk, yang merupakan salah satu pemukiman terdekat di jalur kontak antara tentara Ukraina dan separatis. Mereka menjalankan kampanye sukarela dengan mengibarkan bendera Ukraina seluas 645 kaki persegi, yang digantung di balon helium ke wilayah yang dikuasai separatis.  

Tujuannya adalah untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Ukraina yang tinggal di sisi lain. Sebelum mengibarkan bendera, para aktivis mengecek prakiraan cuaca untuk menghitung arah angin.

"Kami akan mendapatkan kembali tanah-tanah itu sehingga penduduk, orang-orang Ukraina, mengerti bahwa kami sedang menunggu mereka, kami akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa mereka kembali ke rumah," kata seorang Vlad Boroda, dilansir Anadolu Agency, Kamis (10/2/2022).

Boroda mengatakan, orang-orang yang tinggal di dekat Donbas mengharapkan kebebasan. Namun mereka juga memahami bahwa negara agresor besar dengan potensi militer raksasa telah menentang mereka.

"Pada prinsipnya, kami percaya pada kemenangan. Jika mereka pergi (melawan kami), kami akan memberikan tanggapan yang sesuai. Semua penduduk di sini, termasuk pensiunan, siap mengangkat senjata dan membela Ukraina," kata Boroda.

Rusia mengerahkan ribuan tentara di dekat perbatasan Ukraina. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Rusia dapat merencanakan serangan militer terhadap Ukraina.

Amerika Serikat dan sekutunya telah memperingatkan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang cukup berat, jika Rusia menyerang Ukraina. Moskow, membantah bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang Ukraina. Rusia  mengatakan, mereka mengerahkan pasukan ke perbatasan untuk latihan militer.

Rusia dan Belarus memulai latihan militer bersama selama 10 hari. Latihan militer gabungan ini semakin meningkatkan kekhawatiran rencana serangan Rusia terhadap Ukraina.

Sekitar 30 ribu tentara Rusia diperkirakan akan ambil bagian dalam latihan gabungan dengan Belarus. Duta Besar Rusia untuk Uni Eropa, Vladimir Chizhov, mengatakan, negaranya masih percaya bahwa diplomasi dapat membantu mengurangi eskalasi krisis di Ukraina. Dia mengatakan pasukan Rusia yang saat ini ditempatkan di Belarus akan kembali ke pangkalan permanen setelah latihan berakhir.

Sebelumnya wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, mengatakan, latihan bersama dengan Belarus akan melibatkan latihan tanggapan bersama terhadap ancaman eksternal. Latihan militer gabungan yang diberi nama Allied Resolve 2022 akan berlangsung pada 10-20 Februari.

Rusia  mengerahkan belasan jet tempur Su-35 dan beberapa unit pertahanan udara ke Belarus. Fomin mengatakan, latihan di Belarus melibatkan sejumlah pasukan dari Distrik Militer Timur Rusia. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk berlatih dan memusatkan seluruh potensi militer negara itu di wilayah barat.

“Situasi dapat muncul ketika kekuatan dan sarana kelompok kekuatan regional tidak akan cukup untuk memastikan keamanan yang dapat diandalkan dari negara serikat, dan kita harus siap untuk memperkuatnya. Kami telah mencapai kesepahaman dengan Belarus bahwa perlu melibatkan seluruh potensi militer untuk pertahanan bersama," ujar Fomin. 

Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko adalah sekutu kuat Presiden Rusia Vladimir Putin.  Kremlin mendukung Lukashenko ketika protes besar meletus di Belarus pada 2020. Sementara sebagian besar negara Barat memberlakukan sanksi, dan menolak untuk mengakui hasil pemilihan karena diduga ada kecurangan.

NATO mengatakan latihan bersama di Belarus menandai penempatan militer terbesar Rusia sejak Perang Dingin. Sementara Amerika Serikat (AS) menyebut latihan itu sebagai tindakan "peningkatan" dalam ketegangan di Ukraina.

"Ketika kami melihat persiapan untuk latihan militer ini, kami melihatnya sebagai tindakan eskalasi dan bukan tindakan de-eskalasi," ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dilansir BBC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika