REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat kebijakan pemerintah yang juga Dosen Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia, Syahruddin Yasen menyarankan, untuk menanggulangi persoalan banjir musiman di Kota Makassar, harus memperbanyak sumur resapan. Dia menegaskan, pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil kebijakan tersebut.
"Ancaman bahaya banjir dan tanah longsor terjadi ketika musim hujan banyak melanda baik daerah maupun perkotaan yang rawan seperti Makassar, karena itu sumur resapan ini harus menjadi salah satu fokus kebijakan Pemkot Makassar," kata Syahruddin di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (21/2/2022).
Menurut dia, bencana banjir sangat merugikan warga kota dan secara umum berdampak pada seluruh sektor, baik ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Genangan banjir di beberapa titik daerah Kota Makassar, misalnya, setiap tahun menjadi ancaman dan bahaya bagi kehidupan warga, terutama di jalan protokol dan nasional. Syahruddin mendapati, di sepanjang kantor Gubernur Sulsel, flyover Jalan AP Pettarani, dan titik jalan lainnya kerap banjir.
Dia pun menyarankan pemerintah pusat maupun daerah bersama legislatif untuk memikirkan penanganan genangan banjir di titik strategis tersebut. "Pemerintah harus memikirkan penanganannya supaya tidak terus terjadi setiap tahunnya, misalnya membuat sumur resapan massal di sepanjang area tergenang banjir," ujar Syahruddin.
Dia mengatakan, pemerintah daerah selama ini memang sudah punya konsep, namun lamban merealisasikannya. Apalagi jika jalan itu adalah jalan nasional, tentu membutuhkan lobi anggaran dan mekanisme yang memakan waktu. Kendati demikian, kata Syahruddin, harusnya hal itu bukan menjadi alasan.
Di sisi lain, kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel ke pemerintah pusat serta wakil rakyat di Senayan, juga menjadi titik lemah kurangnya perhatian pada daerah rawan banjir. "Karena itu, saya sarankan, selain membuat drainase yang representatif, bentuk antisipasi lain adalah membuat sumur resapan yang besar dan massal," ujar Syahruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika