REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau petani di wilayah itu masuk dalam kelompok tani (poktan) yang ada di desa masing-masing untuk menghindari kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi setiap kali memasuki masa tanam.

Kepala Dinas Pertanian NTB, Muhammad Riadi mengatakan, pupuk tidak hilang dari peredaran. Kabar sulitnya petani dapat pupuk, tidak akan dialami oleh para petani yang tergabung dalam poktan, karena pengusulan pupuk ke pemerintah pusat selalu didasari oleh permintaan dari para petani itu sendiri.

"Jadi yang sebenarnya ribut-ribut kemarin tidak dapat pupuk adalah mereka atau petani yang tidak masuk poktan, tidak terdaftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," ujarnya di Mataram, Senin (21/2/2022).

Riadi menjelaskan, petani yang telah masuk kelompok tani, sudah membuat usulan sebagai RDKK. Mengacu dari RDKK ini maka dalam satu tahun akan diketahui jumlah pupuk yang diperlukan oleh para petani di NTB.

"Kami harap petani yang belum tergabung dalam kelompok, segera membuat kelompok serta memperhatikan lokasi atau kawasan mereka bertani," ucap Riadi.

Selain itu, munculnya kelangkaan pupuk beberapa waktu lalu disinyalir akibat kuota pupuk bersubsidi yang diperoleh NTB hanya mencapai 71 persen dari jumlah RDKK yang diajukan. "Kuota kita belum terpenuhi, serta banyak petani yang tidak terdaftar mencari pupuk bersubsidi dan kebiasaan petani kita yang gunakan pupuk secara berlebih di awal tahun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika